Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Senin, 04 Mei 2015 - 12:13:26 WIB
Bagikan Berita ini :

Menkopolhukam: Partai Harus Segera Islah Hadapi Pilkada Serentak

18Untitled.jpg
Tedjo Edhy (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno meminta Partai Politik yang sedang berkonflik untuk segera islah. Sebab jika tidak, dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak nanti dikhawatirkan akan terjadi sengketa.

"Saya berharap tidak terjadi sengketa dalam pelaksanaan Pilkada serentak nanti. Bila terjadi sengketa, maka harus diselesaikan secara baik-baik tanpa menimbulkan konflik ditengah masyarakat," ujar Tedjo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pilkada serentak yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Selain itu, Tedjo juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPUD) untuk terus menyosialisasikan terkait teknik pilkada agar dapat berlangsung dengan baik.

"Saya juga meminta pihak terkait baik itu KPUD maupun pemimpin daerah melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan Pilkada kepada para pemangku kebijakan agar bisa berjalan dengan baik," jelasnya. (iy)

tag: #menkopolhukam  #kisruh golkar  #pilkada serentak  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Dorong Inovasi AI End-to-End dan Penguatan Talenta Digital Unggul di Malang

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Des 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat perannya sebagai penggerak utama ekosistem Artificial Intelligence (AI) nasional melalui inisiatif Telkom AI ...
Berita

Jaksa Geledah Kantor PT HWR dan ESDM Sulut Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kelola Tambang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang PT Hakian Wellem Rumansi ...