Opini
Oleh ; Djadjang Nurjaman (Pengamat media dan ruang publik) pada hari Minggu, 16 Des 2018 - 13:30:14 WIB
Bagikan Berita ini :

Kode Keras dari Cianjur

9620181215_205157.jpg.jpg
Ribuan warga tumpah ruah di Alun-alun Cianjur saat merayakan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar oleh KPK. (Sumber foto : Ist)

Pesta rakyat di Cianjur, Jabar setelah Sang Bupati ditangkap KPK, bikin kaget dan bingung. Anomali, sekaligus ironi. Apakah ini tanda-tanda zaman, perubahan sudah dekat?

Sungguh ajaib, gak masuk akal. Belum pernah terjadi sepanjang sejarah Republik berdiri. Ada penguasa ditangkap, kok rakyatnya malah berpesta.aya-aya wae.

Sopir-sopir angkot menggratiskan penumpangnya. Ada yang menyumbang beras dan lauk pauk. Ada 1.000 kastrol (tempat masak nasi) dipakaingaliwet, dijejer rapi di alun-alun, persis di depan pendopo kabupaten.

Rakyat tumpah ruah, tua muda, sampai anak-anak semua bergembira. Mereka menggelar syukuran bakda sholat Jumat (14/12/2018). Suasananya mirip Jakarta ketika Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Penuh euforia. Perut kenyang, hati senang.

Ironi, kok ada penguasa di alam demokrasi dibenci rakyatnya sampai ke ubun-ubun. Dosa apa yang sudah diperbuat Irvan, sampai rakyatnya sendiri begitu membencinya.

Ironi berikutnya Irvan baru saja menyeberang dari Golkar ke Partai Nasdem. Sudah menjadi rahasia umum, banyak kepala daerah bermasalah yang menyeberang ke Nasdem dan mendukung Jokowi untuk mencari perlindungan.

Irvan mengikuti jejak Bupati Malang, Jatim Rendra Kresna yang lebih dulu ditangkap KPK. Rendra juga kader Golkar dan kemudian menjadi Ketua Nasdem Jatim.

Sampai sekarang selain Irvan dan Rendra ada tiga kepala daerah pendukung Jokowi yang ditangkap KPK. Walikota Pasuruan Setiyono (Golkar), Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (Golkar), dan Bupati Pakpak Barat Remigo Yolanda Berutu kader Demokrat yang menyeberang ke Jokowi.

Euforia ini ternyata membuat Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) ketar ketir juga. Dia minta euforia dihentikan. Secara halus RK mengancam agar mereka berhati-hati. Irvan juga punya pendukung.

RK pasti juga khawatir nasibnya bisa sama seperti Irvan. Jalan hidupnya juga mirip-mirip. RK diusung Gerindra-PKS menjadi Walikota Bandung, membelot ke Nasdem, ketika mau maju sebagai Gubernur.

Kepada para kiai dan ajengan di Subang RK curhat. Dia terpaksa mau diusung menjadi calon Nasdem dan dukung Jokowi karena takut di TSK-kan (jadi tersangka). “Mereka kan punya media dan Jaksa Agung,” kata RK.

Bagi RK perilaku warga Cianjur inibelegug, gak tau aturan. Sebaliknya bagi rakyat, bupati model Irvan ini yangbelegug. Fenomena Cianjur ini sangat mengkhawatirkan para penguasa. Ketika mereka bergerak, tak ada satupun kekuatan yang bisa mencegahnya.

Pesta rakyat di Cianjur juga harus dilihat sebagai signal, kehidupan rakyat yang tertekan, sewaktu-waktu bisa meledak. Mereka butuh perubahan. Butuh pemimpin baru yang mau memikirkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan sendiri, atau kepentingan kelompoknya.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #kpk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Opini Lainnya
Opini

"Hati-hati Meliberalisasi Pasal 66" tentang Outsourcing

Oleh Timboel Siregar, , Koordinator Advokasi BPJS Watch
pada hari Senin, 13 Jul 2020
Aktivis Sosial Denny Siregar komplain data pribadinya dibuka ke publik oleh seseorang yang diduga karyawan Telkomsel. Setelah dilapor ke polisi, ternyata yang membocorkan data adalah pekerja ...
Opini

Pajak Pencairan Dana JHT Seharusnya Dihapuskan Juga

Dalam masa pandemi Covid19 ini Pemerintah telah memberikan insentif pajak kepada pekerja yaitu relaksasi fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pembayaran PPh 21 dihapuskan oleh Pemerintah ...