JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan Menteri Perhubungan era 2009-2011, Freddy Numberi menyoroti pemmbangunan Bandara Internasional Bali Utara di lepas pantai Kabupaten Buleleng.
Dia menegaskan, pemerintah seharusnya tidak mengambil keputusan sepihak dalam menentukan lokasi proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.
Pemerintah, lanjutnya, harus memberi ruang bicara kepada masyarakat asli setempat untuk kemudian mengakomodir aspirasi mereka.
"Yang paling tahu Bali adalah orang Bali sendiri. Pemerintah dalam menjalankan proyek harua mendengar aspirasi masyarakat Bali. Kenapa lokasinya (ideal) di laut karena ini pengalaman baru buat Indonesia. Tunjukkan kita mampu, karena ini jadi challenge buat Inonesia dalam membangun bandara dekat laut," ucap Freddy, Minggu (20/1/2019).
Hal senada disampaikan oleh perwakilan warga Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, I Made Mangku. Menurut Made, penentuan lokasi proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara sebaiknya melibatkan masyarakat lokal, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Apalagi, dengan kehadiran bandara di wilayahnya diyakini dapat menjadi mesin penggerak ekonomi baru di Bali Utara, khususnya bagi masyarakat Buleleng.
"Tentu masyarakat lokal harus lebih banyak terlibat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mendengar apa yang menjadi aspirasi rakyat di Bali," tegas Made.
Sebelumnya, dalam acara Konsultasi Publik tentang Bandara Bali Utara di Buleleng, Bali, Direktur Bandar Udara Kemenhub M. Pramintohadi Sukarno mengatakan bahwa proyek pengembangan bandara di Bali Utara akan didanai melalui skema kerja samaPemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.
Dia menegaskan bandara ini merupakan proyek yang disiapkan Pemerintah Pusat dengan tidak menggunakan anggaran APBN.
Pemerintah juga mendorong peran aktif swasta dalam mendanai pengadaan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah yang potensial untuk berkembang melalui skema KPBU.
"Bandara di Bali Utara dapat meningkatkan keandalan pelayanan transportasi udara di pulau Bali. Selain itu juga mendukung perkembangan wilayah kawasan Bali Utara serta menunjang pertumbuhan kegiatan wisata dan perekonomian Bali khususnya untuk Buleleng," ujar Praminto.
Pemerintah akan membangun Bandara Internasional Bali Utara di lepas pantai Kabupaten Buleleng.
Pasalnya, lokasi di lepas pantai bebas dari situs budaya desa adat dan pura yang rawan terjadi konflik bilamana terkena dampak penggusuran akibat proyek tersebut.
Direktur Utama Bibu Kinesis Indonesia selaku konsultan proyek bandara, Iwan Erwanto mengatakan, penunjukan lokasi itu telah mempetimbangkan konsep kehati-hatian terhadap kearifan lokal di samping terbatasnya alokasi tanah daratan di wilayah tersebut.
"Setelah melalui proses panjang semuanya sudah dipertimbangkan dengan menghormati kearifan lokal masyarakat setempat. Apa yang kami inginkan adalah bagaimana agar masyarakat Bali Utara memiliki bandara yang layak untuk menopang kehidupan mereka," ujarnya dalam pemaparan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (16/1/2019) lalu.
Menurutnya, wilayah laut atau pantai di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng adalah pilihan terbaik pembangunan bandara di Bali Utara. Semua tahapan administrasi penetapan lokasi pun telah dilakukan, namun hingga kini terkesan tak digubris.
"Semua permintaan Kemenhub mulai dari menghadirkan investor, Pemda, hingga peruaahaan sejenia yang memiliki minat sama untuk jalin kerjasama sudah dilakukan. Proses itupun ternyata belum menjadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk segera melaksanakan penerbitan izin lokasi pembangunan bandara," sesalnya. (Alf)
