BANTUL (TEROPONGSENAYAN) -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan sistem untuk menuju satu nomor identitas (single identity number-SIN).

"Indonesia menuju SIN, satu nomor untuk semua keperluan, itu sebenarnya bukan suatu hal baru," katanya dia di Yogyakarta, Sabtu (2/2/2019).

Hingga kini, lanjut Zudan, sudah ada sebanyak 1.170 lembaga pelayanan publik di seluruh Indonesia yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengidentifikasi bisnis atau kegiatan usaha di masing-masing lembaga tersebut.

Diantaranya seperti di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kepolisian RI (Polri) dan berbagai lembaga perbankan dan badan usaha milik negara serta ratusan klinik.

"Sudah banyak sekali, ratusan juta kali NIK diakses, bahkan data kita terkait dengan siswa kurang lebih sekitar 60 juta siswa mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK), SD (sekolah dasar), SMP hingga SMA," katanya.

Oleh sebab itu, ke depan pemerintah tidak memerlukan lagi nomor induk-nomor induk yang lain, karena hanya menggunakan satu NIK untuk identitas yang akan diterapkan terhadap ratusan juta penduduk Indonesia secara bertahap.

"Tidak akan ada keguncangan karena bisa ditempelkan NIK dan nomor induk siswa, bertahap. Seperti kita dulu kalau ada nama jalan yang berubah kan nomor lama ditempeli nomor baru, ini akan dilakukan secara bertahap," pungkasnya. (ahm)