Berita
Oleh Alfian Risfil pada hari Selasa, 05 Feb 2019 - 02:49:56 WIB
Bagikan Berita ini :

Jaga Wibawa Bangsa, Wapres JK Didesak Klarifikasi Soal 'Propaganda Rusia'

tscom_news_photo_1549309796.jpg
Presiden Rusia Vladimir Putin (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dua bulan jelang hari pencoblosan Pilpres 2019, Capres petahana tampil tidak biasa. Dia tampak beberapa kali melancarkan ‘serangan frontal’ terhadap rivalnya, Prabowo Subianto.

Penampilan ini jelas keluar dari pakem politik yang selama ini dianut mantan Walikota Solo itu.

Terbaru, Jokowi menyebut timses paslon nomor 02, Prabowo-Sandiada Uno menggunakan 'propaganda Rusia'.

Namun, istilah 'propaganda Rusia' tersebut buru-bur ditepis olehDuta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Verobieva. Dia tak terimapenggunaan istilah propaganda Rusia sebagaimana yang disebut Jokowi.

Tak ayal, serangan Jokowi yang mencatut negara Rusia itu menuai polemik di publik. Banyak juga pihak yang menilai Jokowi blunder dan fatal.

Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengaku heran narasi kampanye Jokowi belakangan tak menunjukkan sebagai seorang petahana. Tetapi malah berasa layaknya oposisi.

"Saya heran, narasi kampanye masih banyak yg bisa disampaikan, apalagi oleh inkumben. Saya harap goresan ini tidak berdampak jauh atas hubungan diplomatik kita bersama Rusia," kata Hinca dinukil TeropongSenayan dari akun twitter pribadinya, @hincapandjaitan, Selasa (5/2/2019) dini hari.

"Boleh menyerang, tapi jgn lupa, tugas penyerang adlh mencetak gol, bukan membuat blunder," sambung Hinca.

Sementara itu,Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief mendesak agar Wapres Jusuf Kalla (JK) menyampaikan klarifikasi terkait tudingan Jokowi.

Hal ini, menurut Andi, penting demi menjaga wibawa bangsa dan hubungan baik Indonesia dengan dunia Internasional, khususnya Rusia.

"Sebaiknya Pak JK konf pers untuk menjaga wibawa Indonesia di dunia Internasional atas tuduhan Jokowi pada Rusia yang tanpa dasar," cuit Andi melalui akun twitternya, @AndiArief_.

Diketahui, sebelumnya penggunaan istilah 'propaganda Rusia' itu telag ditepis oleh Rusia lewat kedutaan besar di Indonesia.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Verobieva menyatakan tak terima dengan penggunaan istilah yang dilontarkan calon presiden inkumben Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Kedubes Rusia lewat akun Twitter resmi @RusEmbJakarta pada Senin (4/1/2019). Ada 3 cuitan terkait propaganda Rusia ini.

"Berkaitan dengan beberapa publikasi di media massa tentang seakan-akan penggunaan 'propaganda Rusia' oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia, kami ingin menyampaikan sebagai berikut," tulis Kedubes Rusia.

Rusia menyatakan istilah 'propaganda Rusia' di Pilpres Amerika Serikat adalah rekayasa. Rusia menegaskan tidak ikut campur di Pilpres AS hingga Indonesia.

"Sebagaimana diketahui istilah 'propaganda Rusia' direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," tegas Kedubes Rusia.

Isu soal propaganda Rusia ini disampaikan Jokowi saat menghadiri kegiatan deklarasi Forum Alumni Jawa Timur di Tugu Pahlawan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019). Jokowi mengatakan dunia perpolitikan di Indonesia dipenuhi banyak fitnah dan kabar bohong alias hoax.

Jokowi mengatakan persoalan banyaknya hoax dan fitnah ini karena adanya upaya adu domba ala asing. Dia kemudian menyebut ada tim sukses yang menyiapkan propaganda ala Rusia. Namun Jokowi tak menyebut secara gamblang tim sukses yang dimaksud.

"Problemnya adalah ada tim sukses yang menyiapkan propaganda Rusia! Yang setiap saat mengeluarkan semburan-semburan dusta, semburan hoax, ini yang segera harus diluruskan Bapak-Ibu sebagai intelektual," katanya. (Alf)

tag: #jusuf-kalla  #partai-demokrat  #jokowi  #pilpres-2019  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...