Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 14 Mar 2019 - 08:49:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Komisi VIII Kritik MCK di Lokasi Bencana

tscom_news_photo_1552528140.jpeg
Gwmpa Lombok (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo menyampaikan keprihatinannya atas temuan saat dirinya melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana bantuan pengadaan mandi, cuci, kakus (MCK) yang seharusnya diberikan kepada korban bencana, justru tak menjadi prioritas bantuan.

"Karena kami tahu, pengadaan MCK sudah menjadi salah satu program pemerintah. Namun mengapa, MCK justru menjadi opsional pada saat pembangunan. Ini hanya akan menambah pekerjaan pemerintah kedepannya, jangan sampai hal ini dijadikan proyek," kata Sara di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Ketua DPP Partai Gerindra ini mengatakan, permasalahan minimnya MCK ini sudah disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah setempat.

Sara mengusulkan, Kepala BNPB Doni Monardo beserta jajarannya bisa menekankan kembali, bahwa MCK bukan program opsional melainkan menjadi prioritas dalam pembangunan.

"Padahal, pengadaan MCK di dalam rumah adalah paradigma sehat dan paradigma perspektif gender. Tolong ini diperhatikan, karena kami tahu akan ada rumah-rumah lagi yang akan dibangun, seharusnya sudah tidak menjadi opsional, tetapi sudah menjadi bagian dari program bantuan rumah senilai Rp 50 juta itu," tegasnya. (ahm)

tag: #gempa-bumi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Berita Lainnya
Berita

Peduli Karya Anak Bangsa, Ventilator Buatan UI Disumbangkan ke Rumah Sakit Rujukan Covid-19

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 01 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), perusahaan tambang nikel pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Operasi Produksi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, turut menjadi ...
Berita

Ahmad Basarah Sarankan Pemerintah Tunda Penerapan Normal Baru di Sektor Pendidikan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyarankan pemerintah untuk menunda pemberlakukan normal baru pada lembaga pendidikan setelah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ...