JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)--Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk masa jabatan periode 2019-2023. Namun, penetapan tersebut dinilai sebagian pihak cenderung belum berhasil menghadirkan tokoh dengan rekam jejak anti-korupsi.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai, penetapan tersebut memang masih jauh dari kata ideal.

Menurutnya, pansel capim KPK seharusnya beranggotakan setidaknya tokoh independen dan memiliki rekam jejak anti korupsi.

"Paling tidak harus independen, dan itu hanya bisa dicapai jika pemilihan pansel terbuka, juga memiliki rekam jejak yang baik, baik sebagai aktivis maupun pemikir anti korupsi," kata Dedi kepada TeropongSenayan, di Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) ini menuturkan, dengan keterbukaan penetapan Pansel Capim KPK, ia berharap Pansel mampu menghasilkan calon pimpinan KPK dengan integritas terbaik, terkait komitmen pemberantasan korupsi di tanah air.

"Pansel adalah tahapan paling fundamental, baik buruknya hasil seleksi bisa kita lihat dari komitmen pansel, sementara nama yang tercatat dalam pansel hemat saya bukan tokoh yang sejauh ini punya rekam jejak anti korupsi," tuturnya.

Lebih jauh, meskipun tidak menyalahi aturan, Dedi sangat menyayangkan penetapan Pansel yang dilakukan secara tertutup. Ia menilai banyak tokoh yang lebih relevan berada distruktur Pansel yang justru tidak mengemuka.

"Tentu disayangkan, terlebih susunan pansel saat ini bahkan beberapa nama terindikasi memiliki relasi dengan elit pemerintah, seharusnya ada komitmen independensi yang dijaga," ungkapnya.

Dengan komposisi yang ada, Dedi merasa Indonesia sulit memenuhi target dalam meningkatkan Corruption Perception Index (CPI).

"Komposisi pansel saat ini rasanya sulit hadirkan calon pimpinan dengan komitmen peningkatan CPI," paparnya.

Karena itu, Dedi menyarankan, agar Pansel Capim KPK harus diulang dengan sistem seleksi terbuka, sehinggapublik memiliki peluang untuk ikut menilai. Secara khusus ia melihat ada nama-nama potensial yang seharusnya lebih baik.

"Sebut saja Abdullah Hehamahua, penasihat senior KPK, beliau punya integritas sangat baik, termasuk Arkidjo Alkostar atau tokoh-tokoh dengan kemiripan rekam jejak keduanya," papapr Dedi.

Berikut susunan keanggotaan Pansel Capim KPK:

Ketua merangkap anggota:
Dr. Yenti Ganarsih, S.H., M.H.

Wakil ketua merangkap anggota:
Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.
Anggota:
1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo
2. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Hamdi Moeloek
4. Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M.
5. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.
6. Hendardi, S.H.
7. Al Araf, S.H., M.T.

(Alf)