Ulama dan Cendikiawan Sebut People Power Tak Dibenarkan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Multaqo Ulama, Habib, dan Cendikiawan di Solo menyatakan gerakan people power menolak hasil pemilu yang diinisiasi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merupakan tindakan pemberontakan. 

Pengurus Ponpes Al Anisiyah Solo, Kiai Haji Najib Al Hafid mengatakan gerakan people power yang kini berganti istilah menjadi gerakan kedaulatan rakyat tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hukum.

“Dalam ajaran ahlus sunnah wal jama’ah melakukan people power hukumnya dharod, yakni pemberontakan. Itu tidak dibenarkan,” ujar Najib saat dihubungi, Minggu (19/5/2019).

Najib menuturkan semua pihak seharusnya mendoakan kebaikan bagi pemimpin sebagaimana ajaran agama Islam. Sehingga, menurutnya tindakan people power yang digaungkan selama ini pada saat pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019 tidak dibenarkan.

Lebih lanjut, Najib mengatakan pihaknya sepakat menyarankan bahwa dugaan kecurangan pemilu, baik pilpres maupun pileg sebaiknya diselesaikan lewat mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang.

“Tidak terima hasil pemilu itu sudah wajar. Akan tetapi harus mematuhi hukum, bukan melakukan people power,” ujarnya.

Di sisi lain, Najib mengingatkan semua pihak untuk mengikuti rekomendasi multaqo. Dalam multaqo, ia berkata semua pihak tidak ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berpotensi menciptakan instabilitas dan perpecahan di tengah masyarakat.

Selain itu, dia menyebut multaqo merekomendasikan agar semua pihak kepada putusan KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk mengurus permasalahan pemilu.

“Silakan kritik atau protes, tapi harus disampaikan dengan cara damai, bijak, melalui jalur hukum,” tegas Najib.

Lebih dari itu, ia mengingatkan bahwa daam sejarah Islam tidak pernah yang namanya ahlus sunnah wal jama’ah melaksanakan gerakan people power. Ia menyebut people power pernah terjadi oleh gerakan Khawarij yang dilakukan oleh kelompok Syiah.

“Oleh karena itu, kita sebagai penganut paham ahlus sunnah wal jama’ah, kewajiban kita adalah patuh dan taat kepada pemimpin yang beragama muslim, serta mendoakan agar menjadi pemimpin yang adil,” ujarnya. (ahm)