Opini
Oleh M Rizal Fadillah (Mantan Aktivis HMI) pada hari Rabu, 12 Jun 2019 - 18:52:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Menolak China

tscom_news_photo_1560340342.jpeg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

Hongkong dilanda demo besar besaran yang menolak RUU Ekstradisi ke China bagi warga yang diduga melakukan tindak pidana dan diadili di China. Mereka mempermasalahkan tranparansi sistem hukum Tiongkok. Sangat khawatir terhadap perlakuan hukum "pidana politik" yang berbeda dengan sistem hukum Hongkong yang meski bagian dari China akan tetapi berstatus semi otonom. Mereka menuntut Kepala Eksekutif Hongkong Carrie Lam untuk turun karena mendukung RUU Ekstradisi tersebut. Lam berdalih RUU itu untuk kepentingan warga Hongkong.Tentu saja alasan itu tidak bisa diterima pendemo.

Warga Hongkong memahami karakter Pemerintahan Beijing yang sangat keras pada warga yang dinilai membangkang. Tentu juga kepada dugaan pelaku tindak pidana "politik". Dikhawatirkan para pesakitan hukum jika diadili di China akan mengalami perlakuan sewenang wenang dan tidak manusiawi. Sebagai negara Komunis China menjadikan hukum sebagai alat politik. Warga Hongkong tak bisa menerima keadaan tersebut. Sesuai dengan perjanjian penyerahan Hongkong oleh Inggris kepada China tahun 1997 Hongkong memiliki otonomi politik, hukum, dan ekonomi. Kini dengan RUU Ekstradisi berarti ada intervensi China pada sistem hukum Hongkong.

Pemerintah Beijing pada awalnya memang menerapkan asas kebebasan dan otonomi pada Hongkong, akan tetapi secara terstruktur, sistematis, dan masif Beijing menanamkan pengaruhnya. Targetnya adalah menjadikan Hongkong sebagai Provinsi sebagaimana Provinsi lainnya yang berada penuh di bawah kendali Pemerintahan Komunis China. Perjanjian awal "satu negara dua sistem" tentu akan dilanggar bertahap oleh Pemerintah Beijing. RUU Ekstradisi adalah bagian dari jalan intervensi menuju pemenuhan target "satu negara satu sistem" ke depan.
China memang licik.

Terhadap negara-negara lain yang melakukan kerjasama ekonomi dengan China sama saja. Pada awalnya menggiurkan. Seperti tidak ada hutang bahkan kerjasama bersifat B to B. Dilakukan "turn key" kita tahunya beres. Tapi target aneksasi bisa serupa dengan Hongkong. Bertahap. Awal B to B tapi ujungnya dalam pertanggungjawaban menjadi G to G. Lalu "debt trap" terjadi. Akhirnya aset beralih pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan. Inilah model "Silent Colonialization". Rumah kita diberikan untuk bayar hutang. Akhirnya hancurlah Zimbabwe, Papua Nugini, Maladewa, Srilanka dan lainnya. Malaysia kalangkabut. Indonesia akan jadi korban berikut.

Ada benarnya viral medsos kalimat Hongkong saja menolak China. Demo besar itu memberi pelajaran. Pemerintah kita aneh justru gembira menerima program BRI yang dapat berdampak kolonisasi. Besok tanggal 12-14 Juni sebagaimana info yang beredar di media, delegasi pelaku usaha Cina akan datang dan disambut hangat oleh Bapak Menko Maritim dan jajarannya. Bahkan semua potensi usaha dan stake holder OBOR Indonesia dikumpulkan di Sari Pan Pasific Hotel, baik "Koridor" Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Bali maupun "Non Koridor".

Aksi Hongkong menolak intervensi China mesti bergaung sampai Asia Afrika untuk menolak China. Deklarasi Asia Afrika di Bandung telah menggelorakan semangat anti penjajahan, termasuk penjajahan ekonomi. Kini China adalah sang penjajah itu. Memang penting kita sejahtera akan tetapi lebih penting kita bebas dan berdaulat. Tidak menjadi bangsa yang menghamba.
Merdeka..!

Bandung, 12 Juni 2019 (*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #cina  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Penegakan Hukum Progresif Wajib Mengutamakan Keadilan bukan Kepastian.

Oleh Pierre Suteki
pada hari Selasa, 01 Des 2020
Indonesia ialah negara hukum. Demikian deklarasi Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Maka, sebenarnya tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pun mesti harus diwujudkan melalui ...
Opini
Refleksi Kunjungan Daerah Pemilihan Papua

Jalan Berliku Tanah Damai Papua

Di tengah wacana Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, berbagai persoalan klasik seputar konsistensi implementasi Otonomi Khusus Papua masih mengemuka. Bahkan ...