Opini
Oleh Ifa Mufida (Pemerhati Kebijakan Publik) pada hari Rabu, 10 Jul 2019 - 12:52:12 WIB
Bagikan Berita ini :

Haruskah Pendidikan Terpasung Utang?

tscom_news_photo_1562737932.jpeg
Ilustrasi (Sumber foto : ist)

Keberhaslian pendidikan sebuah negeri sangat dipengaruhi oleh arah pandang negeri tersebut. Makaarah pandang ini akan menentukan kurikulum sekaligus sumber pembiayaan dalam proses pendidikan.

Negeri yang sadar akan pentingnya pendidikan sebagai ujung tombak membangun kualitas generasi akan benar-benar menfokuskan diri di dalamnya. Namun faktanya saat ini negara justru meminimalisir tanggung jawabnya di sektor ini. Dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang justru menyerahkan kepada asing dan membuka celah intervensi atas arah pendidikan Islam.

Sebagaimana diketahui kucuran dana pinjaman senilai Rp 3,7 triliun yang diberikan oleh Bank Dunia untuk mendongkrak kualitas madrasah swasta dan negeri disambut baik Kementerian Agama (Kemenag). Kerja sama dijalin guna merealisasikan pembangunan madrasah negeri dan swasta secara merata. Pengamat Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jejen
Musfah mengaku tidak setuju membangun madrasah dengan meminjam uang ke Bank Dunia.Sebab,masih ada dana lain yang bisa digali dan dimanfaatkan. Dikutip dari republika.co.id, (26/6)sepantasnya kekhawatiran pengamat pendidikan bisa membuka mata berbagai pihak. Sebab dalam demokrasi, utang telah berperan penting dalam mekanisme ekonomi kapitalis.

Dalam konsep kapitalisme, utang sebagai modal awal yang akan digunakan untuk memulai suatu usaha sampai dengan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan. Apalagi ada unsur riba di sana. Yangpaling mengkhawatirkan, utang melalui bank dunia akan menjadi alat kapitalisme global sehinggamereka akan terus melakukan tekanan. Tekanan seperti apa? Agar negara berkembang mau mengikuti setiap arahan mereka, termasuk dalam bidang pendidikan.

No free Lunch! Harusnya pemerintah memperhatikan dan berfikir ulang ketika mau mengambil utangluar negeri. Karena utang bisa menjadi alat ekspansi yang memuluskan negara kapitalis untuk menjajah negeri miskin dan berkembang. Bukan rahasia lagi jika sumber daya alam negeri ini telah dikuasai oleh asing, bahkan anak negeri ini harus mau menelan pil pahit ketika dipaksa menjadi pelayan di negerinyasendiri. Dengan utang pula, membuat negara pengutang tetap miskin karena terus-menerus terjerat utang yang makin menumpuk dari waktu ke waktu.

Selain itu, utang luar negeri pada dasarnya
merupakan senjata politik negara-negara kapitalis barat terhadap negara-negara lain, yang kebanyakanmerupakan negeri-negeri muslim.Pembangunan pendidikan yang tegak atas utang akan menghadirkan banyak permasalahan yang baru. Terlebih, arah pendidikan kita nampaknya kurang terlalu fokus terhadap pembentukan kepribadian anak. Hal ini yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan sebagian orang tua lebih memilih lembaga yang menonjolkan sisi keislaman meski mereka harus mengeluarkan kocek yang lebih besar.

Namun, madrasah Islam atau pesantren Islam justru dilabeli sebagai lembaga pencetak radikalisme. Narasimiring justru dimunculkan pada sekolah yang memberikan pendidikan Islam secara kental dan totalitas.Banyak yang menganggap bahwa akhir-akhir ini pendidikan Islam di negeri ini banyak dipengaruhi
pemahaman keagamaan dari luar negeri. Dan pemahaman keagamaan ini justru diidentikkan denganadanya faham radikalisme. Bahkan, Kementrian Agama semakin gencar mempromosikan modernisasiberagama yang merupakan konter terhadap narasi radikalisme dan ekstremisme tersebut.

Kalau saat ini RUU Pesantren terus digodog untuk disahkan, maka kucuran utang dari luar negeri nampaknya diarahkan bisa membantu untuk memuluskan deradikalisasi yang dianggap berbahaya oleh kepitalisme
global.Dalam pandangan Islam, pendidikan ditempatkan sebagai kebutuhan pokok dan asasi manusia sertamerupakan hak setiap warga negara. Dimana negara bertanggung jawab penuh untuk menyediakan
akses pendidikan secara gratis untuk semua kalangan. Pembiayaan dan upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam bukan dengan utang, melainkan dari harta kepemilikan umum dan juga diperoleh dari
zakat maal (ternak, pertanian, perdagangan, emas dan perak). Harta baitul maal juga selalu mengalir karena tidak terjerat utang ribawi. Dengan demikian, kemandirian dan kedaulatan negara dapat terjagadan potensi penutupan kebutuhan anggaran pendidikan dari utang luar negeri dapat dihindari.

Sepanjang sejarah, terbukti negara Islam sangat memperhatikan agar rakyatnya cerdas. Anak-anak darisemua kelas sosial mengunjungi pendidikan dasar yang terjangkau semua orang. Negaralah membayarpara gurunya. Selain 80 sekolah umum Cordoba yang didirikan Khalifah Al-Hakam II pada 965 M, masihada 27 sekolah khusus anak-anak miskin.

Di Kairo, Al-Mansur Qalawun mendirikan sekolah anak yatim. Dia juga menganggarkan setiap hariransum makanan yang cukup serta satu stel baju untuk muslim dingan dan satu stel baju untuk musim panas. Bahkan untuk orang-orang badui yang berpindah-pindah, dikirim guru yang juga siap berpindah-pindah mengikuti tempat tinggal muridnya. Seribu tahun yang lalu, unversitas paling hebat di dunia ada di Gundishapur, Baghdad, Kufah, Isfahan, Cordoba, Alexandria, Cairo, Damaskusdan beberapa kota besar Islam lainnya. Perguruan tinggi di luar negara Islam hanya ada di Konstantinopel yang saat itu masih menjadi ibukota Romawi Byzantium, di
Kaifeng ibukota China atau di Nalanda, India. Sementa di Eropa Barat dan Amerika belum ada perguruan tinggi.

Demikianlah, ketika Islam diterapkan secara totalitas di dalam bingkai negara, maka benar-benar bisamembangun negaranya secara mandiri, termasuk dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang baik harus didukung dengan sistem pembiayaan yang memadai. Sebab sistem pendidikan Islam tidak bisa berdiri sendiri, namun sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi politik sebuah negara.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #pendidikan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Perekonomian Dunia Tidak Akan Sama Lagi dengan Sebelum Pandemi

Oleh Andi Rahmat, Pelaku Usaha, Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
pada hari Senin, 25 Mei 2020
Pandemi Covid-19, sebagaimana yang dinyatakan kolumnis CNN, Nic Robertson dalam artikelnya, “The Pandemic Could Reshape The World Order” (CNN,23/05/2020 ) bahwa pandemi tidak hanya ...
Opini

Tradisi Halal Bihalal dan Makna Kata Maaf Presiden

Mengapa di Indonesia ada tradisi #halalbihalal yang tidak ada di negeri lain? Tradisi Halal bihalal telah berdampak sosial & politik dalam masyarakat. Secara sosial kehidupan bernegara lebih cair ...