DPR: Puskesmas Jadi Faktor Penting Keberhasilan JKN

Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 31 Jul 2019 - 12:33:21 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1564551201.jpeg

Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas menjadi faktor penting bagi keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dimana, terang dia, sistem pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, maka peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan menjadi sangat penting.

Saleh memaparkan, bahwa lebih dari 80 persen masalah kesehatan harus dapat diselesaikan di tingkat dasar.

"Saat ini, JKN menjadi satu-satunya program jaminan kesehatan, yang merupakan asuransi sosial, terbesar di dunia dengan premi terendah. Per bulan Juli 2019, Peserta JKN mencapai lebih dari 222 juta penduduk," kata Saleh di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Lebih lanjut, Saleh menjelaskan, bahwa JKN merupakan asuransi sosial yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan merupakan pengejawantahan pelaksanaan amanat konsitusi yang sudah diinisiasi sejak tahun 2004, dengan disahkannya Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). 

Sejak diundangkan hingga 10 tahun kemudian, regulasi ini bisa diimplementasikan sampai sekarang. Implementasi JKN telah membantu jutaan masyarakat Indonesia.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, JKN ini bisa dicatat sebagai revolusi pelayanan kesehatan di Indonesia yang tidak saja memperluas coverage pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian nasional dengan tingginya demand berbagai hal untuk pelaksanaan program ini seperti obat dan alat kesehatan.

Dari hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi JKN pada ekonomi di tahun 2016 sebesar Rp 152,2 triliun, dan diperkirakan akan mencapai Rp 289 triliun di tahun 2021. 

Namun, setiap tahunnya pelaksanaan Program JKN mengalami selisih antara jumlah premi yang dikumpulkan dan jumlah klaim yang harus dibayarkan (mismatch), yang sering disebut sebagai defisit.

Jika ditotal secara keseluruhan jumlah bailout untuk menutup defisit ini sejak tahun 2014 sampai sekarang sebesar Rp 37,9 triliun, termasuk bailout yang dikucurkan untuk defisit tahun 2018 sekitar Rp 10,2 triliun. 

"Permasalahan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan ini multifactorial yang perlu segera dilakukan perbaikan secara sistemik," ujarnya. (Alf)

tag: #bpjs-kesehatan  #komisi-ix  #dpr  

Bagikan Berita ini :