JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Jokowimenyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Tahun 2019, Jumat (16/8/2019) lalu.

Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, pidato tersebut bias dan jauh dari fungsi sidang tahunan yang seharusnya berisi pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah sepanjang tahun pengabdian.

"Meskipun penampilan Presiden cukup baik, tetapi disayangkan karena justru menutup esensi yang seharusnya mengemuka, yakni laporan pertanggungjawaban Presiden, bukan ajang puji memuji," kata Dedi, saat dihubungi TeropongSenayan, Minggu (17/8/2019).

Menurut Dedi,pidato Jokowi lebih kental nuansa konsolidasi kekuasaan, dimana ia lebih banyak memuji hal-hal normatif dari banyak lembaga yang bisa saja berbanding terbalik dengan kenyataan.

"Jokowi lebih senang menyampaikan pujian dan ini kental konsolidasi kekuasaan, agar semua lembaga lunak dan cukup puas dengan hal umum, padahal banyak hal buruk terjadi karena kelalaian pengelolaan pemerintahan," ungkap Dedi.

Salah satunya, Dedi menyinggung terkait upaya Presiden menjaga keamanan data warga negara, seolah jauh panggang dari api.

"Sedikit contoh saja, bagaimana mungkin bisa menjaga privasi warga negara, jika pemerintah sendiri memberikan data personal pada korporasi, lalu meningkatnya penangkapan buruh, tokoh-tokoh yang keras mengkritik pemerintah, tentu tidak sejalan dengan pidato Presiden," jelasnya.

"Presiden seolah meniadakan kegagalan, lihat saja para menteri kabinet kerja yang terjerat kasus korupsi, meruginya beberapa badan usaha negara, termasuk juga penegakan hukum yang buruk, dan semuanya seolah tidak terjadi dalam pidato," sesalDedi.(Alf)