JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Siradjudin Abdul Wahab, inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menilai, kerusakan tata kelola organisasi Partai Golkar kini merambat cepat ke lingkungan Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Menurut dia, kebijakan strategis di FPG DPR sebagai kepanjangan tangan DPP Partai Golkar semakin amburadul. Pada saat yang sama, Airlangga makin sewenang-wenang memimpin Partai Golkar.

Diketahui, jelang pemilihan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini, Senin (23/9/2019), muncul kembali surat pergantian keanggotaan Komisi XI yang ditandatangani secara tunggal oleh Adies Kadir, Sekretaris Fraksi Partai Golkar.

Hal ini, menurut Siradjudin, jelastidak lazim. Sebab surat fraksi lazimnya ditandatangani oleh Ketua Fraksi, atau ketua bersama sekretaris fraksi.

Dalam pergantian mendadak Anggota Komisi XI FPG, tidak tampak tanda tangan Ketua FPG DPR Melchias Markus Mekeng dalam surat termaksud.

Seperti diketahui, KPK telah mencekal Mekeng, dan kabarnya yang bersangkutan masih berada di Swiss.

"Ada apa dengan surat pergantian sampai tiga kali ini, hanya dalam rentang waktu empat hari? Apakah ada kepanikan atau bagaimana?," kata Siradjudin penasaran.

Sirajuddin mengatakan, surat ini sudah tiga kali dikeluarkan oleh FPG DPR, yang pertama pada tanggal 19 September 2019. Kemudian dikoreksi kembali tanggal 20 September 2019 dan terakhir dikeluarkan lagi pada hari ini Senin 23 September 2019.

Pergantian yang dilakukan tiga kali, dalam hitungan hanya empat hari ini mencerminkan tata kelola partai yang amburadul.

"Partai golkar dikelola tanpa mekanisme yang jelas dan tanpa kepastian, bahkan cenderung suka-suka, seenak perut saja. Apakah Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar saat ini, sudah mengganggap partai ini sebagai partai miliknya sendiri?" jelasnya.

"Airlangga tidak menganggap penting kolektivitas kepengurusan DPP. Keputusan dia akukan dengan sesuka hati, sehingga memicu kondisi ketidakharmonisan sesama kader anggota Faksi Golkar," sesal Sirajuddin.

Tokoh muda Golkar dari bumi Nusa Tenggara Barat ini mengingatkan, Airlangga harus sadar dan perlu ingat kembali, bahwa salah satu dari visinya dalam membangun Partai Golkar adalah mewujudkan Partai Golkar yang berintegritas.

"Tetapi, cara-cara vulgar seperti ini justru menjauhkan Partai Golkar dari eksistensi partai yang berintegritas," ujarnya.

Sirajuddin mensinyalir, pergantian Anggota Komisi XI DPR RI, diduga kuat dilatari oleh nafsu untuk menjegal calon pimpinan BPK yang pro-Bamsoet dalam kontestasi pergantian Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.

"Modus ini sama halnya dengan pemecatan beberapa ketua DPD kabupaten dan kota, serta diskriminasi terhadap beberapa pengurus, yang tidak mendapat undangan pada saat Rapat Korbid di tingkat DPP Partai Golkar," tegas Sirajuddin.

Saat dihubungi ke ponselnya, dengan nada tinggi Sirajuddin mempertanyakan integritas dan kapasitas kepemimpinan Airlangga.

"Pembelajaran politik dan berdemokrasi apa yang mau kita contoh dari pemimpin partai seperti Airlangga? Tiga kali surat pergantian anggota Komisi XI, hanya dalam waktu empat hari, inilah fakta politik terhadap tata kelola Partai Golkar yang amburadul. Airlangga seperti mengharamkan siapa saja yang berbeda pandangannya. Dia tidak suka kalau ada orang lain berbeda pandangan dengan dirinya," sesal Sirajuddin.

Menurut Sirajuddin, kondisi buruk seperti yang ditimbulkan Airlangga, tidak boleh kita biarkan. Semakin lama perilaku politik "belah bambu" diterapkan Airlangga dalam mengelola Partai Golkar.

"Ini akan membuat Partai Golkar semakin terpuruk dan akan ditinggalkan oleh rakyat," tegas Sirajuddin yang juga tokoh KNPI.

Rapat Pleno dan Rapimnas saja, lanjut Sirajuddin, tidak dijalankan Airlangga dalam kurun waktu satu tahun lebih, dengan berbagai alasan yang mengada-ada. "Akibarnya roh kolektif yang tertuang dalam konstitusi partai Golkar semakin hilang," ujar Sirajuddin.

Kami sebagai Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), tidak akan berhenti untuk mengigatkan, mengkritisi setiap kebijakan Airlangga yang sesuka hatinya memengelola partai golkar, tapi jika terus menerus kebijakan seperti ini dilakukan, maka tinggal menunggu waktu munculnya perpecahan besar di golkar.

"Sejarah akan mencatat, Airlangga sebagai orang yang menjadi penyebab perpecahan besar di tubuh Partai Golkar," pungkas Sirajuddin. (Alf)