Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 22 Okt 2019 - 00:52:25 WIB
Bagikan Berita ini :

Ini Kata PDIP Soal Isu Prabowo Jadi Menhan

tscom_news_photo_1571680345.jpeg
(Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika benar memutuskan untuk mengangkat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

"Terkait dengan nama itu merupakan hak prerogatif dari presiden. Dan kita hormati hak itu," kata Hasto di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Kata Hasto, presiden lah yang mengambil keputusan dan menentukan terhadap pergerakan kemajuan Indonesia Raya ke depan.

"Dengan demikian Bapak Jokowi telah mempertimbangkan seksama nama-nama yang akan mendampingi beliau sebagai pembantu dari presiden," kata Hasto.

Lebih jauh, Hasto menjelaskan segala sesuatunya harus dilihat sebagai sebuah fatsun politik. Bahwa rakyat sudah memilih presiden-wakil presiden, dan seharusnya diberikan kepercayaan untuk menentukan arah bangsa. Termasuk menentukan koalisi pasca pemilu.

"Dengan demikian postur bagi pemerintahan akan datang adalah pemerintahan berjiwa gotong royong dan merangkul. Dengan demikian soliditas sangat kuat bagi kita utk mengatasi tantangan internal maupun ekseternal," kata Hasto.

"Tapi apakah PDI Perjuangan tidak takut bila yang dirangkul ini nantinya akan menusuk balik?" tanya wartawan.

"(Kalau begitu, red) Itu kalau orang Jawa bilang, dikei ati ngrogoh rempelo (bahasa jawa, artinya diberi hati mengambil rempela, red)," kata Hasto sambil berlalu.

Untuk diketahui, jabatan Menteri Pertahanan adalah salah satu dari triumvirat selain Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan pasal 8 ayat 3 UUD 1945, ketiga jabatan itu akan memegang tugas-tugas kepresidenan secara bersama-sama selama terjadi kekosongan jabatan presiden-wakil presiden.

Lalu bagaimana bila ada Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika Gerindra masuk kabinet? Menjawab itu, Hasto mengatakan hal demikian adalah bagian dari dinamikan. Sebab demokrasi membuka ruang untuk seluruh partai koalisi berpendapat. Kata Hasto, demokrasi bersama Jokowi tidak menutup berbagai tanggapan-tangan kritis. Itu yang membuat sehat di dalam dinamika koalisi

Dan pihaknya yakin, bila membaca pernyataan sejumlah ketua umum Koalisi Indonesia Kerja, semuanya menghormati hak prerogratif presiden. Sekaligus juga memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh presiden ketika memutuskan untuk memperluas Koalisi Indonesia Kerja.

"Karena semangat gotong royong inilah yang sebenarnya menjadi jiwa bagi bangsa," katanya.

Dia lalu memberi contoh sikap Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. "Kalau kita lihat dari komitmen yang disampaikan oleh bapak Surya Paloh ketika bertemu dengan para ketua umum partai, semua menghormati hak prerogratif dari presiden tersebut. Karena inilah konstitusi kita," kata Hasto.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

Proyek Pesawat R80 dan N245 Diganti "drone", Kenapa?

Oleh Bachtiar
pada hari Minggu, 31 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Pemerintah memutuskan untuk menghapus dua proyek pengembangan pesawat, yakni R80 dan N245, dari ...
Berita

Jusuf Kalla Prediksi New Normal Bisa Berlangsung 3 Tahun

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla memperkirakan pelaksanaan kebijakan new normal di Indonesia bisa berlangsung tiga tahun. "Berapa lama? ...