Oleh M Rizal Fadillah (Mantan Aktivis HMI) pada hari Sabtu, 02 Nov 2019 - 13:08:58 WIB
Bagikan Berita ini :

Ditunggu Suara Anggota Dewan

tscom_news_photo_1572674938.jpg
Paripurna DPR RI (Sumber foto : Ist)

Ketika BPJS dinaikkan sepihak demikian juga BBM, tarif PLN, Elpiji dan Tol. Lalu umat dikoyak koyak dengan isu politik radikalisme, maka anggota Dewan yang terhormat dimohon bersuara "agak keras" atas nama rakyat. Keterpilihan menjadi anggota Dewan adalah suara rakyat. Wajar jika kini perasaan rakyat segera disuarakan. Jangan "wait and see". Saatnya menjadi "Wakil Rakyat". Pemerintah sepertinya merasa bebas berbuat apapun tanpa kendali. Dewan dan anggotanya belum dihitung sebagai kekuatan kontrol.

Partai Politik adalah bagian dari infrastruktur dalam sistem politik. Menjadi jembatan aspirasi. Bukan suprastruktur politik yang menjadi bagian dari Pemerintahan. Koalisi bukan berarti kooptasi apalagi aneksasi. Baru mulai saja sudah buat kebijakan tidak berpihak pada rakyat, malah mengobrak abrik perasaan.
Kegaduhan akibat kebijakan mesti diimbangi oleh fikiran, pandangan, dan suara dari wakil rakyat. Agar konsep "checks and balances" berjalan dengan baik.

DPR RI memiliki fungsi di samping legislasi, anggaran, dan pengawasan juga untuk menyerap, menghimpun, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi rakyat. Aspek terakhir ini tidak perlu menunggu datangnya aspirasi itu secara resmi. Ada kemauan dan kemampuan untuk "menyerap" apa yang dirasakan rakyat. Awal tindak lanjut adalah "menyuarakan" aspirasi itu. Banyak media dapat digunakan. Itu saja rakyat sudah senang. Apalagi sampai menggolkan yang disuarakan tersebut.

Kita bangsa Indonesia rindu partai politik yang menjadi sarana perjuangan aspirasi rakyat. Telah lama melihat partai politik menjadi sarana yang "berputar" di sekitar jabatan jabatan.
Rindu demokrasi yang dimotori oleh partai politik. Partai yang menunjukan tauladan berdemokrasi mulai dari dalam, bukan menjadi otokrasi dimana Ketua Umum sangat berkuasa bagai raja yang tak pernah salah. Partai yang kehilangan ideologi karena "terpaksa" menjadi pragmatis ikut arus penguasa.
Kader pun ikut mati rasa.

Saat masyarakat dan rakyat terjepit oleh berbagai kebijakan Pusat yang merembet ke Daerah, saatnya wakil wakil rakyat mulai bersuara. Keberanian mulai dipupuk. Saat ini Negara belum perlu pahlawan yang gugur di medan perang. Rakyat sudah banyak gugur di medan Pemilu dan aksi unjuk rasa. Yang kini dibutuhkan adalah para anggota dewan yang pejuang. Bersuara sama dengan penderitaan rakyat.
Rakyat tidak protes atas fasilitas lebih para pejabat negara, yang ditunggu adalah suara, suara dan suara. Suara para penyambung lidah rakyat. Dari wakil wakil yang dipilihnya.

Saat ini harus menjadi periode kebangkitan.
Bukan melanjutkan kebangkrutan menuju ketenggelaman.

Bandung, 2 November 2019 (*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #dpr  #jokowimaruf-amin  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Lainnya
Opini

Tekad Golkar Sumbar 2024, Usai Hasil Terburuk Sejak 1971

Oleh Indra J Piliang, Bappilu DPP Partai Golkar Korwil Sumbar
pada hari Jumat, 10 Jul 2020
Siapapun kader Partai Golkar (selanjutnya Golkar) di Provinsi Sumatera Barat, terkhusus daerah yang bakal menghelat pemilihan langsung kepala daerah (pilkada), sejak dini layak menyadari bahwa tidak ...
Opini

Perangai Pongah Warga Menteng

Menteng dikenal sebagai lokasi paling elit di Jakarta. Harga tanah/rumah di Menteng dikenal tertinggi, begitu juga PBBnya. Sejarahnya, penghuni kawasan Menteng diawali oleh elit Belanda, elit Jepang, ...