Oleh Ferdiansyah pada hari Selasa, 12 Nov 2019 - 15:10:15 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Ingin Pengangguran 'Digaji' Mulai Tahun Depan

tscom_news_photo_1573546215.jpg
Jokowi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Jokowimenggelar rapat terbatas (ratas) dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju, Selasa (12/11/2019). Rapat membahas mengenai program Kartu Pra-Kerja di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Saat membuka rapat, Jokowi meminta program tersebut bisa diimplementasikan mulai tahun depan. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan alias pengangguran bisa merasakan manfaat dari program ini.

"Terkait dengan reformasi sistem, saya meminta Kartu Pra-Kerja segera diimplementasikan tahun depan" kata Jokowi, Selasa (12/11/2019).

Ada dua fokus yang disampaikan oleh Jokowi. Pertama adalah mempersiapkan angkatan kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha.

"Pertama, mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa diserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagaientrepreneur," jelasnya.

Kedua, lanjut Jokowi, adalah peningkatan keterampilan angkatan kerja eksisting agar semakin produktif dan berdaya. Apalagi mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah.

"Supaya menjadi catatan kita semuanya, 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Berkaitan dengan hal di atas, Jokowi juga meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bisa menciptakan pendidikan yang nyambung dengan kebutuhan dunia kerja.

"Itu urusan Mendikbud yang kita harapkan disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri," tambahnya. (Alf)

tag: #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Lainnya
Berita

RUU Redenominasi Rupiah masuk Prolegnas, Legislator PKS: Tak Mendesak Saat Pandemi

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Minggu, 12 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --  Kementerian Keuangan mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) ...
Berita

HNW Dorong Pemerintah Konsekuen Bantu Pesantren Atasi Covid-19

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA meminta agar Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik ...