JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ahok muncul di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu pagi (12/11/2019) kemarin. Dia dipanggil untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir.

Kabarnya, pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu akan ditunjuk menjadi pejabat penting di salah satu BUMN strategis.

Mantan Wagub DKI era Gubernur Jokowi itu disebut-sebut akan menduduki pos perusahaan plat merah binaan BUMN, yakni PT PLN atau PT Inalum.

Namun, keputusan menempatkan Ahok di BUMN dipertanyakan banyak pihak. Sejumlah kalangan mengaku bingung karena selain pernah dipenjara selama dua tahun karena kasus penodaan agama, mantan Gubernur DKI itu juga disebut-sebut tersangkut sejumlah persoalan hukum.

Salah satu yang paling heboh adalah kasus pengadaan lahan rumah sakit (RS) Sumber Waras, yang sampai saat ini kasusnya mangkrak di KPK.

"Ada juga (kasus) pembelian lahan fiktif tanah milik Pemprov DKI (di Cengkareng Barat),” kata Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).

Menurutnya, BUMN harus dipimpin oleh orang yang steril dari kasus. Dia harus benar-benar bersih dari kasus hukum apapun.

“Sebaiknya Kementerian BUMN tidak gegabah mengangkat Ahok untuk memimpin BUMN. Saya rasa putra putri Indonesia yang lain juga cukup banyak yang berprestasi dan cerdas serta berpengalaman dan loyalitasnya kepada negara dan bangsa ini jelas," ungkapnya. (Alf)