JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut mengaku tidak ingin anggota DPR didahulukan melakukanrapid testvirus corona atau Covid-19 tanpa memberikan bantuan kepada masyarakat. Dia menyebut dalam situasi darurat seperti sekarang, pihaknya di DPR tetap akan mengutamakan keselamatan bagi masyarakat.
Dirinya juga tidak ingin dibanding-bandingkan dengan pesepakbola luar negeri yang mengalokasikan seluruh gajinya untuk penanganan Covid-19 ini. Bahkan, ungkap Hillary, sebenarnya 100 persen gaji anggota DPR sudah dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
"Gaji kita 100 persen sudah dialokasikan untuk membantu buat sanitizer, masker, semua yang kita mampu semua sudah kita kasih. Ini tidak banyak diketahui. Masyarakat banyak membuli wakil rakyat, kami tidak menginginkan di tes corona didahulukan," ungkap Hillary saat dikonfirmasi, Rabu (24/3/2020).
"Saya kalau boleh meminta dan punya wewenang anggota DPR tidak perlu diperiksa duluan, saya minta tolong berikan saja kuota anggota DPR untuk tenaga medis. Karena kami tidak terlalu membutuhkan itu," tambahnya.
Politisi NasDem ini juga mengungkapkan bahwa fraksinya sudah menginstruksikan kepada semua anggotanya di DPR agar semua penghasilan dari DPR dihimbau diberikan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Hal itu dilakukan sampai pemerintah Indonesia menyatakan tidak lagi darurat Covid-19.
"Kami laksanakan instruksi itu, selagi kami bisa makan cukup, semua kita alokasikan. Ini sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kami sebagai manusia, bukan anggota dewan," kata dia.
Anggota DPR termuda periode 2019-2024 ini mengaku saat ini sedang berada di daerah perbatasan dengan Filipina di daerah pemilihan Sulawesi Utara, dengan membawa 2000 masker dan 5000 sarung tangan yang sudah sampai.
"5000 lagi kita upayakan segera sampai yang kita salurkan ke Puskesmas dan Rumah Sakit yang menangani isolasi dan tangani PDP," katanya.
Bantuan tersebut dilakukan kata Hillary karena pihaknya mendapatkan komplain dari masyarakat dan tenaga medis bahwa alat pelindung diri atau APD tidak ada. "Jadi kita kemarin lakukan penyemprotan ke kantor-kantor, Puskesmas yang mengadakan isolasi. Bahkan kami hanya pakai jas hujan karena tidak ada APD," ujarnya.
Perempuan kelahiran 23 Mei 1996 ini menuturkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, TNI bisa dilibatkan atau diperbantukan dalam penanganan bencana. Covid-19 ini termasuk bencana kata dia. Sehingga, kemarin Komisi I DPR mengawal alat-alat medis yang dibutuhkan diantar TNI yang jemput dari luar negeri.
"Dalam posisi siaga, TNI kapan saja di instruksikan mereka siap bisa langsung turun membantu. Jadi TNI pasukan yang dicadangkan," jelasnya.
Saat ini sedang dibuka rekrutmen tenaga kesehatan dari mana pun sebagai relawan. Namun Hillary berpendapat apabila personil masih mencukupi tidak perlu rekrutmen dilakukan. "Menurut saya kalau itu masih cukup kita upayakan personil yang ada dulu. Itu ada aturannya saat bencana TNI bisa diperbantukan," katanya.
Hillary juga mengatakan meski DPR saat ini sedang reses, pihaknya sudah bersinergi dengan pemerintah karena pesanan alat-alat itu sudah dikonsultasikan bersama. "Baru itu dieksekusi," katanya.
Harus Lockdown
Menurut Hillary, pemerintah seharusnya belajar dari negara-negara lain seperti China, Vietnam, dan Singapura karena mereka cukup tegas dalam penanganan Covid-19.
"Sehingga Kapolri sudah mengeluarkan Maklumat untuk dipidana orang-orang yang tidak mau dibubarkan dalam kerumunan oleh aparat, maka menurut saya itu harus dipertegas. Benar-benar jangan sampai kita berikan kesempatan," paparnya.
Banyak pihak yang tidak sepakat dengan kebijakan lockdown karena akan membahayakan ekonomi. Namun kata Hillary, "harus tetap di Lockdown. Walaupun tidak secara peraturan, masyarakat harus sadar diri bahwa kita tidak boleh bebal. Jangan sampai seperti di Italia mayat-mayat tinggal dibawa truk," pungkasnya. (Allan)
