JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kebijakan pemerintah daerah memutus rantai penyebaran virus corona telah dilakukan dengan sejumlah cara. Mulai dari membasahi area adimarga dengan disinfektan hingga menutup total wilayah keramaian atau lockdown.
Karena semua upaya membasmi virus Covid-19 memerlukan biaya yang tak sedikit, maka pemerintah telah menetapkan anggaran dana desa agar dialokasikan untuk penanganan keadaan darurat bencana corona. Namun, hingga kini belum terlihat sejauh mana dana tersebut telah dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan masyarakat dan sterilisasi desa.
Untuk itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendesak pemerintah melakukan kajian serius agar dana desa bisa dipergunakan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Pasalnya, penyebaran virus ini telah cepat merambat ke daerah-daerah. Apalagi, belakangan banyak masyarakat dari kawasan zona merah yang pulang ke daerahnya karena faktor kerjaan akibat imbas corona.
Keadaan itu makin memperparah karena dikhawatirkan akan membawa virus ini ke daerah manakala ada yang tertular Covid-19.
"Dana desa dinilai sangat membantu jika dipergunakan untuk menangani dan menanggulangi virus corona. Ada 72 triliun dana yang siap disalurkan ke 74.953 desa di seluruh Indonesia. Dana sebesar itu dipastikan akan tersebar secara merata ke seluruh desa yang ada," kata Saleh kepada TeropongSenayan, Sabtu (28/3/2020).
Selama ini, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
Dalam praktiknya, dana desa banyak dipergunakan untuk membangun jalan desa, irigasi tersier, air bersih, BUMD, dan kegiatan lain yang disepakati oleh warga. Semua itu tentu sangat baik karena berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan warga desa.
Namun, politisi Partai Amanat Nasional ini menjelaskan, di tengah pandemi global seperti saat ini, sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan agar dana desa tersebut dapat dipercepat untuk memerangi wabah virus corona. Untuk tahun ini, dana tersebut tidak lagi dipakai membangun infrastruktur desa. Tetapi dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga desa.
“Kalau ini dilakukan, tidak hanya social distancing, kebijakan lockdown pun bisa diambil pemerintah. Pemerintah tidak perlu khawatir dengan biaya hidup warga di desa. Mereka bisa menggunakan dana desa untuk memenuhi kebutuhan selama periode lockdown tersebut”. Jelas Saleh.
“Yang penting dipikirkan adalah prosedur pembagian dan akuntabilitas penggunaan dananya. Mekanisme itu yang menurut saya perlu segera dibuat pemerintah. Dengan begitu, para kepala daerah dan kepala desa memiliki acuan dan panduan dalam mengelola dana desa tersebut”. Lanjutnya lagi.
Terkait mereka yang ada di kelurahan, imbuh Saleh, pemerintah juga bisa menekankan agar dana kelurahan bisa diperuntukkan untuk tujuan yang sama. Menurutnya, pada pembahasan APBN 2020, menteri keuangan menjelaskan ada 3 triliun dana yang akan dibagi ke 8.212 kelurahan di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, anggaran yang besar itu seharusnya bisa menutupi kekurangan dana desa dalam untuk kebutuhan penanganan virus corona.
“Jika masih kurang juga, itu yang perlu ditambah dari dana pemerintah provinsi dan pusat. Yang penting kebijakannya dulu dirumuskan. Setelah itu, segera dilaksanakan. Ini sudah mendesak. Perlu langkah tegas, cepat, dan tepat dalam menangani Covid-19 ini," pungkas Saleh. (Allan)
