Oleh Alfin Pulungan pada hari Selasa, 07 Apr 2020 - 14:16:04 WIB
Bagikan Berita ini :

Pakar: Pesiden Harus Copot Menteri Yasonna

tscom_news_photo_1586241159.jpg
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Alasannya, demi mencegah penyebaran virus korona penyebab Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Yasonna menilai keputusan itu setelah mempertimbangkan kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penyebaran virus korona. Namun demikian, usulan tersebut hanya bersifat keputusan pribadi Yasonna tanpa ada instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemarin, Jokowi menyatakan tidak akan memilih opsi tersebut.

"Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi (narapidana) koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini," kata Jokowi melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (6/4/2020).

Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra menilai kebijakan Yasonna seperti melangkahi kapasitasnya sebagai menteri bawahan Jokowi. Pasalnya, Jokowi tak pernah mengusulkan adanya pembebasan napi setelah wabah merebak, namun Yasonna berinisiatif mengambil langkah itu tanpa adanya perintah.

"Karenanya Presiden Jokowi harus tegas untuk mengingatkan menterinya untuk tidak mengambil jalan kebijakan sendiri-sendiri seperti itu. Ini demi kepentingan dan kelancaran roda Pemerintahan," kata Azmi saat dihubungi, Selasa(7/4/2020).


TEROPONG JUGA:

>Rencana Pembebasan Napi Koruptor Oleh Yasonna ditentang KPK


Azmi menjelaskan, menteri yang ditunjuk Presiden harus menyadari posisi dia sebagai bawahan Presiden. Mengambil kebijakan atas inisiatif sendiri tanpa persetujuan Presiden tentu dapat membuat kegaduhan ditengah masyarakat. Akibatnya, hal itu berdampak pada kinerja dan kewibawaan Presiden.

"Karena kebijakan Menteri yang membuat gaduh ini juga ikut membuat masyarakat menyoroti hal tersebut, jadi buang-buang energi, tidak efektif," ujarnya.

Menurut Azmi, langkah Yasonna itu bisa saja terulang kembali mengingat ada teguran dari Presiden atas usulan kebijakannya tersebut. Sebab itu, Azmi mengatakan, Yasonna sebaiknya mundur sebagai Menteri bila tak mampu mengikuti komando pimpinannya sendiri.

"Jika Perlu ambil langkah tegas, Presiden layak untuk copot Menteri Hukum dan Ham (Yasonna Laoly) yang mengeluarkan wacana kebijakan sendiri dan terkesan jalan sendiri, tidak satu komando dengan Presiden," kata Azmi.

"Karena akan kurang pas terlihat kalau ada anggapan Presiden dikoreksi Menteri, sehingga Presiden harus tunjukkan dan ambil fungsi dan kedudukan tongkat komando tertinggi dan kewibawaan pemerintahan," pungkasnya.


TEROPONG JUGA:

>Yasonna Tegaskan Usulan Pembebasan Napi Korupsi Butuh Persetujuan Presiden


tag: #menkumham-yasonna-laoly  #jokowi  #azmi-syahputra  #hukum  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

PSI Minta Jokowi Rombak Para Menteri, Pengamat: Partai Pendukung Mulai Tak Puas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 25 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYA) --Pengamat Ilmu pemerintahan Gde Siriana menilai hal yang wajar adanya permintaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Presiden Joko Widodo melakukan ...
Berita

WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Meningkat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Jumlah kasus positif Covid-19 Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri meningkat. Hingga Senin (25/5) terdapat 872  WNI terkonfirmasi dan 48 orang di antaranya ...