Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 21 Apr 2020 - 17:50:03 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Larang Mudik Saat Idul Fitri, Ini Kata PBNU

tscom_news_photo_1587466203.jpg
Presiden Joko Widodo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Joko Widodo atauJokowiresmi melarang warga untuk melakukan mudik ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemivirus CoronaatauCovid-19.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) langsung merespon hal ini, PBNU juga menyarankan hal yang sama. Mereka meminta masyarakat untuk tetap memperkuat silahturahmi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas mengatakan,.demi memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, PBNU juga menyarankan kepada masyarakat untuk tidak mudik.

"Hal itu dimaksudkan sebagi upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona," kata Robikin kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).

Meski meminta masyarakat untuk tidak mudik pada tahun ini, Robikin mengungkapkan kalau silahturahmi di tengah keluarga harus tetap diperkuat. Masyarakat sejatinya bisa bersilahturahmi menggunakan sarana teknologi yang ada seperti menggunakan aplikasi pesan instan, menelefon atau melakukan sambungan video.

"Namun tetap perkuat silaturahim di tengah keluarga dan handai taulan. Gunakan sarana teknologi yang ada, apakah itu pesan singkat, voice call atau video call. Dalam suasana pandemi covid-19 cara seperti itu bukan saja benar, namun lebih baik," Kkatanya.

Presiden Jokowi resmi melarang mudik saat libur lebaran guna menekan penyebaran wabah virus corona. Jokowi menyebut, sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN.

Dengan keputusan itu, lantas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuat mekanisme larangan mudik. Salah satunya, mekanisme larangan di jalur darat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, saat ini beberapa daerah telah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) seperti misalnya wilayah Jabodetabek.

Skenario yang disiapkan jika mudik dilarang adalah berupa melakukan pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan.

"Skema pembatasan lalu lintas ini dipilih karena yang dilarang untuk melintas adalah terbatas pada angkutan penumpang saja, sedangkan angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi," ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (21/4/2020).

tag: #jokowi  #pbnu  #mudik  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Lainnya
Berita

FPKS: Perpres Perubahan Kartu Prakerja Mestinya Dihentikan Saja

Oleh Bachtiar
pada hari Senin, 13 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Presiden Joko Widodo melakukan revisi pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36/2020 ...
Berita

Prof Juanda: RUU Ciptaker Perlu Atur Kewenangan Polri Awasi Aliran di Indonesia

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Guru Besar Hukum Tata Negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Juanda, menyatakan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker) perlu mengatur ...