Oleh Gde Siriana Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) Akrivis Bandung Initiative Network Magister terapan Ilmu Pemerintahan pada hari Selasa, 19 Mei 2020 - 17:23:48 WIB
Bagikan Berita ini :

Inkonsistensi Jokowi Menimbulkan Kemarahan Umum

tscom_news_photo_1589883828.jpg
Gde Siriana (Sumber foto : Dokumen)

Pemerintah sejak awal dituding banyak pihak tidak serius menghadapi Covid19, yang pada awal Februari sudah menular ke luar China. Tetapi selanjutnya pemerintahan Jokowi menunjukkan tidak pernah konsisten dalam kebijakan yang diambil, terutama menyangkut bisnis transportasi.

Padahal esensi dari kebijakan yang diambil mulai dari Social Distancing hingga PSBB, esensinya adalah membatasi mobilitas manusia. Yang mana saat ini tidak dapat diketahui dengan pasti siapa yang membawa virus Corona (kemudian diistilahkan dengan OTG, orang tanpa gejala). Untuk itulah mengurangi penularan dengan cara membatasi mobilitas orang.

Inkonsistensi Jokowi dapat dilihat dari polemik pulang kampung boleh Vs Mudik dilarang, membolehkan transportasi umum beroperasi lagi hingga membolehkan karyawan usia 45 tahun ke bawah masuk kantor lagi. Padahal menurut data Gugus Tugas, kelompok usia 30-50 adalah kasus positif terbesar.

Nampak berbagai kebijakan pemerintah saling bertolak belakang misalnya Kemenkes, Kemenhub, Gugus Tugas, dan juga dengan Pemda. Saya tidak perlu bahas lagi soal ini di sini, silahkan bisa dicari di google.

Inkonsistensi yang berkali-kali ditunjukkan Jokowi kini menimbulkan rasa ketidakadlian di masyarakat. Rakyat bertanya kenapa saya tidak boleh berjualan sementara supermarket dan Ojol boleh. Umat muslim bertanya kenapa mesjid ditutup dan mengharuskan tes darah sementara orang ke supermarket tidak perlu tes darah.

Rasa ketidakadilan ini kemudian membuat setiap orang merasa berhak menafsirkan dan bertindak sendiri2. Dengan demikian dapat dikatakan Rezim Jokowi sdh tidak punya wibawa di mata masyarakat.

Jika kita melihat ke belakang, dalam situasi normal saja Jokowi tidak mampu memobilisasi potensi2 dan sumber daya untuk bersama2 bertekad mencapai target pembangunan ekonomi. Buktinya adalah 16 paket kebijakan ekonomi Jokowi yang gagal total. Apalagi dalam situasi krisis seperti Covid19 saat ini. Semakin jelas terlihat ketidakmampuan Jokowi memimpin negeri kepulauan dengan populasi terbanyak ke-4 di dunia.

Kebijakan yang diambil seringkali tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan prioritas anggaran. Kebijakan kartu pra kerja yang dianggap masyarakat berpotensi korupsi dan abuse of power tetap dijalankan, padahal di sisi lain ada kebutuhan lain yang lebih penting seperti tambahan honor untuk petugas kesehatan yang sudah menyabung nyawa di garis depan, kebutuhan APD petugas medis kebutuhan masker untuk masyarakat, kebutuhan sembako/pangan masyarakat. Idealnya sembako semua warga disupply pemerintah demi membatasi mobilitas masyarakat.

Akhirnya karena kekurangan anggaran justru Pemerintah menaikkan lagi iuran Jamsostek yang sebelumnya telah dibatalkan MA. Padahal masyarakat sedang menunggu-nunggu kapan harga BBM diturunkan sepertidi negara lain. Di sini terlihat jelas Jokowi tidak memahami esensi dari pembatalan MA ini. Juga tidak memahami esensi dari masalah besar saat ini yang dihadapi kebanyakan warga. Singkatnya dengan bahasa milenial, "yang gatal di mana, yang digaruk di mana."

Dalam masa PSBB (DKI mulai 10 April) faktanya rakyat bergerak sendiri-sendiri. Cari masker sendiri, cari makan sendiri, cari vitamin sendiri, cari solusi sendiri bayar kontrakan listrik dan sekolah anak. Bahkan relaksasi leasing cicilan motor masyarakat hanya menunda, tidak dihanguskan. Masyarakat terpaksa pinjam sana sini untuk bertahan hidup. Dapat dikatakan nanti saat Covid19 berlalu, masyarakat miskin akan memulai harinya dengan hutang segunung.

Sementara kini Jokowi ingin terlihat populis di mata masyarakat. Meski mengatakan pelonggaran PSBB masih dalam pertimbangan, faktanya pegawai usia 45 tahun ke bawah sudah boleh masuk dan transportasi publik boleh operasi lagi. Cari popularitas tapi tidak tahu dampaknya.

Sangat kelihatan bahwa paradigma yang digunakan Jokowi dalam menghadapi wabah Covid19 ini adalah penyelamatan ekonomi (milik warga menengah-atas), bukan penyelamatan kesehatan masyarakat yang utama. Ini semua terjadi karena negara tidak mau membiayai kebutuhan rakyat sepenuhnya seperti amanat UU Kedaruratan Kesehatan Nasional. Karena negara tidak punya uang? Tidak juga.

Jika saja keuangan negara dijalankan dengan prinsip efisien dan prioritas negara pasti punya uang. Sebagai contoh pemborosan adalah tingkat bunga yang ditawarkan negara pada kreditor asing yang di atas tingkat bunga yang lazim, bahakan jauh lebih tinggi dari Filipina.

Kesimpulan saya, awalnya ada rasa takut masyarakat pada Corona. Tetapi kini sudah berubah jadi kemarahan umum. Kemarahan umum diekspresikan dengan ketidak pedulian pada pelaksanaan PSBB. Dan saya merasakan bahwa kemarahan umum ini akan tetap muncul pada saat dilakukan recovery ekonomi, dalam bentuk No Trust, yang mana membuat Jokowi makin berat atau gagal total.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #jokowi  #aktivis  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Opini

Perekonomian Dunia Tidak Akan Sama Lagi dengan Sebelum Pandemi

Oleh Andi Rahmat, Pelaku Usaha, Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
pada hari Senin, 25 Mei 2020
Pandemi Covid-19, sebagaimana yang dinyatakan kolumnis CNN, Nic Robertson dalam artikelnya, “The Pandemic Could Reshape The World Order” (CNN,23/05/2020 ) bahwa pandemi tidak hanya ...
Opini

Tradisi Halal Bihalal dan Makna Kata Maaf Presiden

Mengapa di Indonesia ada tradisi #halalbihalal yang tidak ada di negeri lain? Tradisi Halal bihalal telah berdampak sosial & politik dalam masyarakat. Secara sosial kehidupan bernegara lebih cair ...