Oleh Andreas Hugo Pareira Politisi PDI Perjuangan pada hari Monday, 20 Jul 2020 - 22:30:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Pencalonan Gibran: Dinasti Politik atau Kompetensi ?

tscom_news_photo_1595257227.jpeg
Gibran Rakabuming Raka (Sumber foto : Istimewa)

Keputusan DPP PDI Perjuangan untuk mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawalkot Solo menjadi perhatian berbagai kalangan, bukan hanya internal PDI Perjuangan tetapi juga publik nasional.

Media main stream maupun media sosial menampilkan pencalonan ini dari berbagai sudut pandang. Sehingga pencalonan Walkot Solo kali ini menjadi perhatian nasional, bahkan level perhatian publik untuk Pilkada Solo ini mungkin hanya sedikit dibawah DKI Jakarta. Perhatian publik terhadap Pilkot Solo ini bahkan sudah dimulai ketika Gibran baru mendeklarasikan niatnya utk terlibat di pilkada pada akhir tahun 2019.

Lantas, apakah pertimbangan keputusan pencalonan Gibran ini karena Gibran anaknya Jokowi, alias untuk membangun dinasti politik seperti yang diopinikan segelintir orang dan media?
Pasti tidak! Karena kalau partai seperti PDI Perjuangan mengusung Calon di Pilkada tentu pertimbangannya adalah untuk memperoleh dukungan dan memenangkan pilkada.

Bagi PDI Perjuangan memenangkan pilkada yang paling ideal adalah dengan kader partai yang mumpuni sehingga kepemimpinan di daerah tersebut bermanfaat utk rakyat dan pada akhirnya dengan kader yang sukses memimpin daerah akan mengharumkan nama partai, meningkatkan elektoral partai dan terjadi proses kaderisasi untuk kelanjutan kepemimpinan partai baik daerah maupun nasional.

Argumentasi membangun dinasti politik dalam alam demokrasi yang terbuka sebagaimana yang berlangsung di Indonesia saat ini menjadi tidak relevan. Mengapa? Karena dalam sistem pemilihan langsung, yang memutuskan seseorang terpilih atau tidak adalah rakyat. Dinasti hanya berlaku pada sistem monarki atau sistem totaliter sebagaimana yg dipraktekan Korut saat ini.

Yang memutuskan siapa Walkot Solo dalam pilkada Solo nanti adalah rakyat Solo, bukan Jokowi, bukan pula Partai. Juga bukan type seorang Jokowi untuk menjagokan anaknya atau keluarganya untuk jabatan tertentu baik di bidang politik maupun bisnis. Hal-hal KKN semacam ini belum terdengar pada diri Jokowi.

Masih kuat dalam ingatan kita, salah satu anaknya Jokowi justru tidak lolos dalam test PNS, malah dibiarkan saja oleh Jokowi. Padahal, kalau mau, tidak sulit bagi Jokowi angkat telp ke MenPAN RB untuk meloloskan anaknya. Oleh karena itu, pencalonan Gibran tentu dilakukan melalui pertimbangan yamg matang oleh partai, dengan kriteria elektoral dan kompetensi.

Dukungam elektoral Gibran, kerja mesin partai PDI Perjuangan ditambah dukungan dari partai-partai lain akan menjadi basis elektoral yang kuat bagi Gibran. Sementara dari segi kompetensi, meskipun relatif baru dalam dunia politik, dengan latar belakang lingkungan keluarga, pendidikan yang memadai dan pengalaman di dunia bisnis dan jaringan sosial yang dimiliki, tidak berlebihan kalau mengatakan Gibran mempunyai komptensi dasar dan nilai lebih yang memadai untuk memimpin Solo. Lepas dari semua itu, mari kita lihat, apa kata rakyat Solo dalam Pilkada nanti.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #gibran-rakabuming  #pdip  #solo  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Opini
Refleksi Kunjungan Daerah Pemilihan Papua

Jalan Berliku Tanah Damai Papua

Oleh Yorrys Raweyai Ketua MPR FOR Papua Anggota DPD RI (B-129) Daerah Pemilihan Provinsi Papua
pada hari Minggu, 22 Nov 2020
Di tengah wacana Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, berbagai persoalan klasik seputar konsistensi implementasi Otonomi Khusus Papua masih mengemuka. Bahkan ...
Opini

Tantangan PPP di Pemilu 2024

            Terlepas dari perbincangan maraknya perebutan suara merebut kursi ketum PPP pada Muktamar IX, ada agenda penting PPP dalam menyambut Pemilu ...