Oleh Bachtiar pada hari Kamis, 14 Jan 2021 - 13:03:53 WIB
Bagikan Berita ini :

FPKS Minta Pelaksanaan Vaksinasi Sebagai Momentum Benahi Penanganan Pandemi

tscom_news_photo_1610604233.jpg
Netty Prasetyani Politikus PKS (Sumber foto : Istimewa)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan beberapa pejabat serta tokoh masyarakat telah menerima penyuntikan vaksin Sinovac, pada Rabu, (13/01/2021) di Istana Kepresidenan.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar pelaksanaan program vaksinasi ini menjadi momentum perbaikan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Masih banyak PR penanganan pandemi yang harus diselesaikan. Program vaksinasi harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki penanganan pandemi Covid-19. Jangan sampai kita euforia dan lalai, seolah dengan program vaksinasi semua masalah telah selesai," kata Netty dalam keteranganya, Kamis (14/01/2021).

Terkait sejumlah PR penanganan pandemi tersebut, Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini mengatakan bahwa PKS sudah memberikan banyak masukan dan catatan kepada pemerintah.

“Salah satu masukan adalah soal harus terpenuhinya syarat keamanan, keampuhan dan kualitas vaksin yang digunakan. Berdasarkan laporan uji klinisnya, kita tahu bahwa tingkat kemanjuran Sinovac adalah 65,3 persen. Hasil ini harus menjadi perhatian pemerintah meskipun angkanya sudah di atas standar WHO," ujarnya.

Masukan penting lainnya, kata Netty adalah soal kemampuan mengelola komunikasi publik yang baik atas program vaksinasi ini.

"Di saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat dihujani dengan informasi pro kontra soal vaksin, maka pemerintah harus kerja ekstra keras mengajak mereka menjadi agen perubahan sosial. Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat. Ini akan membuat program vaksinasi berbiaya mahal menjadi tidak efektif," katanya.

Oleh karena itu, katanya, pelaksanaan vaksinasi tahap satu ini harus terus dievaluasi mulai dari pengadaan sampai pelaksanaanya.

"Pelaksanaan vaksinasi tahap awal ini harus dievaluasi dan dijadikan patokan dalam tahap vaksinasi berikutnya. Selain Sinovac, pemerintah menyebutkan ada vaksin lain yang akan digunakan. Saya meminta pemerintah agar menggunakan standarisasi yang sama dalam proses pemilihan, pengujian dan penetapan vaksin fase selanjutnya.”

Netty juga mengingatkan pemerintah agar melakukan langkah antisipatif terhadap dampak ikutan program vaksinasi.

“Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaksanaan vaksinasi di lapangan, pemerintah harus membuat pusat pengaduan KIPI secara terpusat. Jangan melepaskan tanggungjawab kepada pemerintah daerah, terutama wilayah yang telah terdistribusi vaksin dan wilayah perbatasan. Penting mengawasi wilayah perbatasan yang sangat memungkinkan terjadinya kontak dan mobilisasi warga negara lain," pungkasnya.

tag: #vaksin  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Syarief Hasan Dorong Santri Indonesia Terus Berkarya Di Masa Pandemi Covid-19

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 23 Jan 2021
CIANJUR (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA mengingatkan,q para santri di berbagai pondok pesantren bahwa pandemi Covid-19 yang melanda bangsa dan mengakibatkan ...
Berita

Banjir, Longsor Kembali Hantam Manado

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tingginya Curah hujan di sertai petir sejak Siang, Jumat ( 22/1/2021) di Wilayah Manado dan sekitarnya, Mengakibatkan banjir dan longsor di hampir seluruh wilayah Kota ...