JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Rencana pemerintah yang akan mengimpor 1 juta ton beras mendapat dukungan dari Politikus Partai Golkar Firman Soebagyo. Menurut anggota Komisi IV itu, ketersediaan pangan merupakan hak asasi manusia. Penduduk Indonesia jumlahnya 270 juta lebih dan harus ada jaminan pangan dan tidak boleh diabaikan.

"Mengingat itu adalah amanat konstitusi bahwa pangan harus tersedia oleh negara dan pangan adalah hak asasi manusia,” kata Firman, Jumat (19/3/21) dikutip dari lamandpr.go.id
Lagi pula, katanya, impor berasitu bukan untuk langsung didistribusikan tapi akan dijadikan cadangan. "Impor ini diperuntukkan untuk cadangan dan bukan langsung didistribusikan di pasar dan ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu waktu terjadi defisit pasokan di masyarakat," kata Firman.
Karena itu, sebagai bentuk antisipasi dan pemenuhan terhadap amanat konstitusi negara, maka langkah pemerintah ini penting. Karena data stok pangan yang disampaikan Bulog bahwa serapan sampai dengan bulan April adalah masih dalam bentuk harapan panen akan datang dan ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak.
Terlebih lagi, berdasarkan resume dipaparkan dalam penjelasan rapat dengan Bulog bersama Baleg bahwa stok mereka saat ini sebanyak 883.585 ton terdiri dari beras CBP 859.877 ton dan beras Kom 23.708 ton merupakan kebutuhan penjualan KPSH bulog.

"Waktu masih panjang sampai April dan ini baru Maret, apalagi kita harus tahu persis apakah stok disampaikan Bulog akurasinya benar atau tidak. Karena saya meyakini stok beras dimiliki Bulog itu keberadaan di gudang mana dan berapa kerusakan yang ada kan belum dijelaskan oleh Bulog," tegas Firman.

Pada saat yang sama dia juga mendesak Komisi IV DPR RI segera melakukan pengecekan di gudang-gudang Bulog tersebut agar ada kepastian.

Sebelumnya, pemerintah akan impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini. Kebijakan ini menjadi polemik dan pro kontra di tengah masyarakat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan itu dilakukan untuk menjaga cadangan/stok pangan menjelang hari besar keagamaan di dalam negeri supaya harga tetap terkendali.

Direktur Utama Bulog menyatakan bahwa perintah impor beras itu datang dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi.