JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Partai di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sedang diuji kesolidannya terkait dana aspirasi sebesar Rp 15-20 miliar per anggota DPR. Sejumlah Fraksi dari KIH menolak dana tersebut.

Namun, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang notabene masuk di KIH mendukung penuh realisasi dana aspirasi yang diklaim untuk pemerataan pembangunan tersebut. Bahkan, FPKB siap angkat kaki dari KIH jika koalisi tersebut menolak program DPR itu.

"Kalau UU nya berubah, Fraksi PKB akan berubah. Kalau KIH menolak, Fraksi PKB tidak akan ikut-ikutan dan tetap akan berpegangan pada UU MD3," kata anggota DPR dari FPKB Daniel Johan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Daniel menegaskan bahwa dana aspirasi merupakan program untuk memperkuat dan mendukung dana alokasi khusus (DAK) yang sudah diberikan pemerintah.

"Fraksi PKB memegang UU MD3 tentang dana aspirasi. Mendukung perintah UU," tandas Daniel.
‎
Fraksi Partai Nasdem sebelumnya menyatakan menolak dana aspirasi tersebut. Menurut Nasdem, jika dana aspirasi terealisasi maka akan terjadi ketimpangan pembangunan antara daerah yang mempunyai banyak wakil rakyat dengan daerah yang mempunyai wakil yang sedikit.

Sikap serupa disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia meminta dana aspirasi dikaji kembali. Sebab, hal itu dinilai imbas dari demokrasi liberal saat pemilihan legislatif pada 2014 lalu.(yn)