JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyoroti polemik penutupan seluruh cabang pusat kebugaran, Gold’s Gym Indonesia yang merugikan banyak pihak, mulai dari pegawai hingga membernya. Bahkan ada lebih dari 1.000 member pusat kebugaran ini yang dirugikan atas penutupan cabang-cabang Gold’s Gym sehingga DPR akan memfasilitasi permasalahan tersebut karena menyangkut perlindungan konsumen.
Rivqy mendesak pihak manajemen Gold"s Gym untuk melakukan komunikasi secara transparan kepada para member, staf dan personal trainernya (PT) yang merasa dirugikan atas penutupan sepihak Gold"s Gym.
Pasalnya, para member yang mengeluhkan penutupan gym ternama tersebut tak kunjung mendapatkan penjelasan yang memadai dari pihak manajemen sejak resmi ditutup pada akhir Juni lalu. Padahal mereka sudah membayar keanggotaan.
"Perwakilan pihak manajemen Gold"s Gym harus muncul ke publik memberikan keterangan resmi kepada konsumen, staf dan PT nya yang merasa dirugikan," kata Rivqy, Kamis (10/7/2025).
"Diamnya manajemen Gold"s Gym hanya meningkatkan eskalasi kemarahan dari mereka yang kecewa dengan penutupan sepihak Gold"s Gym," sambungnya.
Diketahui, pusat kebugaran Gold"s Gym mendadak menutup seluruh gerainya hingga menimbulkan kerugian terhadap seribu membernya tanpa kompensasi. Tidak hanya konsumen, para pegawai dan personal trainer pun ikut menjadi korban.
Sebelum resmi tutup pada 30 Juni 2025, manajemen Gold’s Gym sempat menyatakan hanya beberapa cabang yang akan ditutup, dan akan mengalihkan operasional ke lima lokasi lain. Namun faktanya, sebagian cabang justru sudah ditutup lebih awal, bahkan disegel oleh pemilik gedung di tengah promosi dan penjualan paket membership yang masih berlangsung.
Forum Korban Gold"s Gym Indonesia (FKGGI) mencatat total kerugian kolektif sementara mencapai Rp 9,2 miliar dari 1.236 orang member. Sementara jumlah korban terus bertambah, belum ada penjelasan resmi dari manajemen Gold’s Gym Indonesia.
Hingga saat ini, tercatat 1.160 orang, yang terdiri atas member, staf, dan personal trainer tergabung dalam FKGGI. Banyak di antara pegawai yang juga mengaku belum menerima gaji terakhir, komisi, dan hak kepegawaian seperti BPJS Ketenagakerjaan.
Guna mendukung komunikasi transparan dari pihak manajemen, Rivqy mengatakan Komisi VI DPR yang membidangi urusan persaingan usaha dan kawasan perdagangan itu berencana memanggil manajemen Gold"s Gym beserta pihak-pihak yang dirugikan untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang ada.
"Diawali dengan komunikasi yang transparan dan ditengahi oleh komisi VI dengan menggandeng Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, tentu kami berharap permasalahan Gold"s Gym ini dapat diselesaikan dengan bijak. Artinya kita dapat mengambil keputusan yang adil untuk semua pihak," jelas Rivqy.
Pria yang akrab disapa Gus Rivqy itu pun menyatakan DPR akan mendukung penyelesaian kasus ini melalui jalur hukum, baik perdata atau bahkan pidana apabila langkah mediasi di Komisi VI DPR menemui jalan buntu. Ia menegaskan, kasus Gold"s Gym harus diselesaikan sebagai bentuk kepastian hukum bagi semua pihak.
"Sudah ada peraturannya yakni UU Konsumen dan KUHP jika ingin dibawa ke ranah hukum. Permasalahan Gold"s Gym ini mesti selesai, sebagai bentuk tanggung jawab dan hadirnya negara terhadap dugaan pelanggaran hak konsumen," tutur Legislator dari Dapil Jatim IV tersebut.
Melihat kasus Gold"s Gym ini, Gus Rivqy juga mengingatkan kepada tempat atau perusahaan gym lainnya untuk mempraktikan manajemen yang transparan dan akuntabel. Jika tidak, menurutnya, tempat gym bersangkutan akan ditinggalkan bahkan dituntut oleh para konsumennya.
"Jika itu yang terjadi, masyarakat yang ingin punya gaya hidup sehat melalui gym akan mencari alternatif lain. Tentu ini menimbulkan potensi kerugian lebih besar lagi bagi pengusaha tempat gym," tutup Gus Rivqy.
