Mengatur Perda yang Aneh

Masih soal insiden Tolikara. Ada hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa ini. Bahwa dibalik semua kejadian itu adalah antara lain karena adanya Peraturan Daerah (Perda) aneh. Disebut demikian karena Perda ini bersifat diskriminatif

Perda aneh ini diakui oleh pejabat di Tolikara saat Mendagri turun ke lokasi insiden melakukan serangkaian upaya menyelesaian kekisruhan. Perda ini intinya bermuatan adanya larangan beribadah untuk agama tertentu.

Inilah yang sungguh mengkhawatirkan. Karena Perda aneh seperti ini bukan hanya menabrak kelaziman dan akal sehat. Namun juga nyata-nyata menabrak Hak Azasi Manusia (HAM) serta peraturan lain diatasnya.

Lebih merisaukan lagi, berbagai Perda diskriminatif ini sepertinya lepas dari kerangka pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya, bisa berlaku dengan leluasa tanpa ada kontrol yang memadai.

Barangkali inilah ekses otonomi daerah. Sepertinya, keinginan memberikan masyarakat daerah memiliki kebebasan membangun sesuai dengan potensi yang dimilikinya memunculkan ancaman mengganggu persatuan.

Padahal, seperti juga sudah dipaparkan dalam kolom ini, keragaman adalah takdir yang tidak bisa ingkari oleh bangsa ini. Jadi Perda aneh yang diskrimatif jelas-jelas bertentangan dengan takdir keragaman itu.

Saatnya semua elemen bangsa ini memberikan perhatian terhadap Perda aneh ini. Sebab, besar kemungkinan terjadi di daerah lain. Jika dibiarkan bukan tidak mungkin bisa memunculkan letupan-letupan potensi persoalan yang menganggu keharmonisan masyarakat.(*)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.