Mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) identik dengan menghabiskan uang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak jenis pengeluaran untuk membiayai calon kepala daerah untuk memperebutkan suara pemilih.

Akibatnya Pilkada tak bisa diikuti oleh sembarang orang. Apalagi jika tidak memiliki dana yang cukup. Hanya mereka yang memiliki dana berlebih bisa mengekuti Pilkada dengan harapan memenangkan persaingan.

Barangkali inilah yang membuat munculnya fenomena calon tunggal yaitu hanya satu pasangan calon yang mendaftar mengikuti Pilkada pada beberapa daerah. Biasanya adalah calon yang memiliki peluang memenangkan persaingan.

Calon tunggal itu bisa jadi memang memiliki elektabilitas yang tinggi. Baik karena sosok yang terkenal, petahana ataupun karena memiliki dana pendukung yang sulit tertandingi oleh siapapun penantanganya atau calon lain.

Akibatnya, pasangan calon lain berhitung ulang untuk mengikuti persaingan. Sebab, jika hanya akan menuai kekalahan untuk apa beeertanding. Terlebih lagi harus pula menghabiskan dana yang tidak sedikit.

Jika fenomena ini yang terjadi, maka memang merisaukan. Pilkada yang sejatinya adalah pesta demokrasi guna mendapatkan calon pemimpin daerah yang terbaik menjadi sia-sia. Pilkada tercemar oleh permainan uang.

Padahal, sejatinya Pilkada seharusnya menjadi ajang belajar persaingan secara demokratis. Kalah dan menang adalah suatu hal yang lumrah dalam persaingan demokrasi. Sebab esensi demokrasi adalah justru terjadinya persaingan itu sendiri.

Saya justru berpandangan banyak hal yang bisa dipetik oleh siapapun yang pernah mengikuiti Pilkada. Banyak pelajaran berharga yang bisa diperoleh dengan mengikuti pesta demokrasi ini. Bahan tidak semua orang mendapatkannya.

Oleh sebah itu, seharusnya parpol maupun pasangan independent yang mengikuti Pilkada sudah menyadari sedari awal bahwa ada yang menang dan kalah. Sebab pemenangnya hanya ada satu pasangan yang mendulang suara terbanyak.

Ini pula yang seharusnya menjadi perhatian penyelenggara Pilkada, baik KPU maupun KPUD. Penyelenggara harus tegas menghilangkan kuatnya peran uang dalam Pilkada. Sehingga memudahkan munculnya para penantang calon tunggal.(*)