JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa (1/9/2015) mengundang para tukang ojek dan sopir angkutan untuk makan bersama di Istana Merdeka. Sejumlah tukang ojek online atau tukang ojek berbasis aplikasi juga ikut hadir di Istana.

Ketua umum KWK (Koperasi Wahana Kalpika) Laode Djeni menyesalkan tidak adanya pernyataan dari Prediden Jokowi tentang kebijakan pemerintah terkait dengan penggunaan ojek sebagai angkutan.

"Mestinya ada pernyataan dari Presiden tentang kebijakan pemerintah terhadap angkutan ojek. Karena ojek itu angkutan ilegal," ujar Laode saat berdialog dalam acara Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya di Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Acara Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian membahas topik 'Fenomena Gojek Antara Kebutuhan dan Pelanggaran Hukum'. Hadir dalam acara tersebut para stakeholder transportasi, termasuk CEO Gojek Nadhil Makariem.

Laode menambahkan, pemerintah harus tegas menyikapi maraknya fenomena Gojek. Sampai saat ini belum ada sikap tegas dari pemerintah padahal angkutan ojek berbasis aplikasi itu jelas-jelas melanggar hukum.

"Baik Pemprov DKI maupun pemerintah pusat tidak punya sikap tegas terhadap masalah Gojek. Ini yang kita sayangkan," pungkas Laode. (mnx)