JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014, Freeport harus mendivestasi sahamnya sebesar 10,64 persen paling lambat 14 Oktober 2015.
Pemerintah melalui kementerian BUMN mendorong PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dan PT Indonesia Andalas Alumunium (Inalum) untuk mengantongi saham itu. Dengan pengalihan 10,64 persen saham untuk dua perusahan pelat merah itu, kepemilikan saham pemerintah di tambang Freeport bisa mencapai 20 persen.
Anggota Komisi VI DPR RI, Slamet Junaidi menyebut divestasi saham itu sebagai satu langkah positif. Hal itu mutlak harus dilakukan, jika Indonesia ingin menambah deviden dari perusahan emas yang puluhan tahun dikelola PT Freeport itu.
“Tentu dengan adanya divestasi ini, kita sebagai sebuah negara akan mendapat deviden yang lebih besar daripada sebelumnya. Jika saham yang dimiliki Indonesia semakin besar, intervensi pihak asing pun akan semakin berkurang. Sehingga ke depannya, bukan tidak mungkin lambat laun kita bisa memiliki mayoritas saham di perusahan tambang tersebut,” urai Slamet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Politisi Fraksi NasDem ini menjelaskan, upaya nasionalisasi melalui pengusahaan saham mayoritas pernah ditempuh pemerintah dalam kasus Blok Mahakam. Blok Mahakam yang sejak 1967 dikelola Total E&P dari Perancis bersama Inpex Corporation dari Jepang, sekarang sudah dikelola sendiri oleh PT Pertamina.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur XI ini yakin, BUMN seperti Antam dan Inalum tak diragukan kapasitasnya dalam mendukung upaya peningkatan deviden tersebut. Selain itu, masih ada banyak BUMN lain yang bisa lebih aktif dan berperan dalam pengelolaan perusahan tambang dan kekayaan alam Indonesia.
“Bicara mampu dan tidak mampu, saya berkeyakinan dua perusahaan ini jelas sangat mampu mengelola pertambangan. Tinggal kembali kepada kemauan pemerintah. Ada tidak keinginan pemerintah? Jika keinginan itu ada, saya rasa perusahaan BUMN semacam Antam dan Inalum sangatlah bisa dan mampu,” tegas politisi asal Madura ini.
Slamet menegaskan, Komisi VI DPR RI akan selalu mendukung pemerintah menasionalisasi perusahan tambang, terutama yang mayoritas sahamnya masih dikuasai negara lain. Dalam hematnya, hal itu akan membawa dampak lebih signifikan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Apalagi jika berbicara PT Freeport, Slamet menjelaskan masih tingginya kepemilikan saham oleh perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu, tentu cukup mempersulit upaya pemerintah untuk mengambil alih mayoritas sahamnya.
“Itu butuh tahapan, tinggal pertanyaanya mau tidak PT Freeport menyerahkan mayoritas sahamnya itu? Tentu pemerintah kita perlu terus, intens berkoordinasi dan melakukan lobi kepada perusahaan tersebut. Terlepas hal itu, saya tetap optimis pemerintah saat ini bisa mewujudkan program nawacita dalam sektor pertambangan dan minerba,” pungkas Slamet.(yn)
