JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah Jokowi-JK makin meremehkan dan tak mempedulikan keberadaan DPR. Hal ini, karena konflik DPR yang belum reda. "Pertama soal KIS, KIP dan KKS. Lalu kedua, soal kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi," kata peneliti masalah anggaran, Uchok Sky Khadafi kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa, (18/11/2014).

Mantan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) ini, keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR dinilai melanggar undang-undang.
"Seharusnya saat menaikkan BBM, pemerintah punya sopan santun melakukan konsultasi atau minta izin kepada DPR, dan disertai alasannya," terang Uchok lagi.

Dengan kenaikan harga BBM ini, lanjut aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini (PMII), DPR harus bersikap secara tegas dan menolak kenaikan harga BBM ini. Karena tidak ada pembicara atau pembahasan antara DPR dengan presiden.

Lebih jauh kata Uchok, keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak sah dan ilegal. Bahkan inkonstitusional. Dan kenaikan harga BBM ini benar-benar melanggar UU Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23/2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. "Dalam Pasal 14 Ayat (13) Anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Ucho, harga minyak mentah dunia sedang menurun jauh, bahkan berada di bawah US$80 USD/ barel. "Dengan demikian tidak ada alasan, dan tidak rasional Pemerintah Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi," pungkasnya. (ec)