Dari manakah biaya politik dikumpulkan dan diperoleh? Inilah wilayah abu-abu dalam langit perpolitikan nasional. Meski sudah ada aturan formal tentang pendanaan partai politik, rasanya yang terjadi di lapangan atau kenyataannya jauh dari apa yang dilaporkan.

Abu-abunya pendanaan atau biaya politik menjadikan kehidupan politik terjebak dalam cukongisme. Inilah kekuatan uang atau dana yang menggusur ideologi perjuangan parpol. Siapapun yang terjun dalam dunia politik tak kuasa menghindarinya karena membutuhkan biaya yang tidak murah.

Terjerembabnya sejumlah politisi yang menjadi pejabat publik, baik di legislatif maupun eksekutif, dalam kubangan kasus korupsi merupakan salah satu buktinya. Hampir setiap kasus korupsi senantiasa melibatkan pejabat berlatarbelakang politisi dan pengusaha.

Korupsi di Indonesia yang tergolong klasik karena mengeruk uang negara (baik APBN maupun APBD serta sumber daya alam) dengan demikian terindikasi menjadi sumber pembiayan politik. Para pejabat publik, dengan segala modusnya, dengan kekuasaannya mengolah dana negara itu untuk keperluan biaya politik.

Para penyandang dana berperilaku sebagai cukong mengulurkan tangan dan bantuan dana untuk membiayai kebutuhan politisi maupun parpol. Para cukong sebenarnya menjebak mereka karena mengincar APBN dan APBD serta sumber daya alam yang menjadi wewenang kekuasaan politisi yang menjadi pebajat publik.

Praktek cukongisme ini bukan hanya terjadi pada politisi dan parpol. Namun juga dilakukan terhadap calon non parpol atau independen. Bahkan untuk calon independen para cukong lebih leluasa karena tidak berurusan dengan ribetnya birokrasi parpol. Namun cukup bernegosiasi dengan sosok calon independen.

Siapapun mafhum. Bahwa tidak ada 'makan siang gratis' dalam politik. Para pemilik dana atau cukong yang telah 'berinvestasi' akan menagih saat politisi yang dibiayai menjadi pejabat publik. Hasilnya, proyek-proyek berbiaya dana negara itu mengalir ke tangan cukong tersebut.

Tak senantiasa kongsi politisi-cukong tersebut berjalan dengan baik. Ada pula kalanya pecah kongsi. Jika pecah kongsi pejabat publik seperti dalam posisi tertekan dan kalah. Lantaran kartu trufnya dipegang para cukong itu. Bahkan lebih sadis, cukong inipula yang tega mengirimkan ke bui melalui mafia peradilan.

Apakah lingkaran setan perpolitikan ini akan tetap kita langgengkan?(*)