JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berpotensi melakukan korupsi pengadaan sarana dan prasarana, sekitar Rp9,8 miliar.
Dugaan korupsi itu terutama pada pembelian mobil double gardan (4 WD) merek Mitsubishi untuk 32 kabupaten/kota rawan bencana tsunami.
"Berdasarkan HPS (Harga Prakiraan Sendiri) total pembelian itu mencapai Rp19,1 miliar untuk 32 unit mobil. Dalam hal ini satu unit mobi dihargai sekitar Rp597 juta. Ini terlalu mahal," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa, (25/11/2014)

Pengamat anggaran publik ini menjelaskan harga satu unit mobil merek Mitsubishi Strada Triton Double Cabin, hanya sekitar Rp288 juta. Artinya, ada selisih sekitar Rp309 juta/unit. Dengan pembelian sebanyak 32unit mobil, maka berarti ada dugaan mark up sebesar Rp9,8 miliar. "Kenapa menyebutkan merek mobil Mitsubishi Strada Triton double cabin, karena spesifikasi teknis mobil yang diinginkan sudah diarahkan ke merek Mitsubishi," ujar pegiat anti korupsi ini.

Selain pembelian mobil Mitsubishi, kata Uchok lagi, dugaan korupsi juga terjadi pada pengadaan sarana dan prasarana sistem pemberitahuan/ peringatan bergerak (Mobil Publik Announcement) untuk 17 kabupaten rawan tsunami. "Dari HPS yang ada mencapai sekitar Rp18,1 miliar untuk pembelian 17 unit mobil. Artinya, satu sistem sirene bergerak mencapai Rp1.065.609.179. "Dalam hitung-hitungan kasar, ada dugaan mark up sampai Rp300 juta. Jadi, total dugaan potensi kerugian negara total sebesar Rp,5.1 milyar,"imbuh Uchok.(ec)