Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah suatu negara, dapat ditunjukkan oleh korelasi antara implementasi kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan dengan jumlah penduduk miskin yang masih nyata dan ada di negara tersebut.

Signifikannya mencermati fakta masalah kemiskinan dan pemberantasan kemiskinan bagi warga negara dalam realisasi kebijakan ekonomi yang sedang dan telah dijalankan pemerintah suatu negara ; karena pada hakekatnya, negara itu didirikan tujuannya untuk kemuliaan dan sarana memperoleh keadilan hakiki bagi warga negaranya.

Socrates, seorang philosuf klasik dari Yunani, dia mengatakan : " negara memang didirikan sebagai suatu keharusan yang obyektif yang berlandaskan pekerti manusia untuk realisasi keadilan bagi semua warga negara, karena itu keberadaan suatu negara manfaatnya bukan saja dinikmati oleh para penguasanya " ( Socrates, 469 SM - 399 SM).

Bahkan, muridnya Socrates, yaitu Aristoteles, yang juga Philosuf kawakan dari Yunani, mengatakan :" negara didirikan dengan maksud untuk pencapaian kesempurnaan hidup warga negaranya yang berlandaskan keadilan " ( 384 SM - 322 SM).

Sampai era modern saat ini, seorang akhli ekonomi pembangunan, Dudley Seers, saat dia menjabat sebagai Direktur Institut Studi Pembangunan, Universitas Sussex, Inggris, mengatakan ; " salah satu indikator hadirnya dan bekerjanya pemerintah suatu negara untuk rakyatnya, jika pembangunan ekonomi di negara tersebut menyebabkan semakin merosotnya sampai dengan hilangnya jumlah penduduk miskin di negara tersebut " ( Dudley Seers, University of Sussex, Inggris, 1972).

Penduduk Miskin

Indonesia, sebagai negara terbesar keempat dalam jumlah populasi penduduknya, setelah Cina, India dan USA; memiliki persoalan krusial sangat serius dalam mengatasi masalah kemiskinan yang mendera kehidupan warga negaranya. Saat ini, menurut data, Badan Pusat Statistik, media Maret 2016, jumlah penduduk miskin kurang lebih 28,01 juta jiwa atau sekitar 10,86 % dari seluruh penduduk Indonesia. ( BPS, Maret, 2016).

Kemiskinan terbesar ada di pulau Jawa, sebab hampir 50% penduduk miskin Indonesia bermukim di pulau Jawa, sedangkan 50% lainnya tersebar di luar pulau Jawa. Sehingga apabila dilihat dari aspek persentasi jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total yang menempati suatu wilayah, maka urutan persentasinya adalah ; yang terbesar wilayah Papua sebanyak 22,09 % penduduknya miskin atau sekitar 1,54 juta jiwa, di susul Bali dan Nusa Tenggara sekitar 14,96 % atau sekitar 2,14 juta jiwa, urutan berikutnya Sumatra 11,22 % atau sebesar 6,28 juta.

Sedangkan di Pulau Jawa ada 14,97 juta jiwa penduduknya yang miskin atau 10,23 % dari total penduduk yang bermukim di Pulau Jawa. Sisanya sekitar 3,08 juta jiwa penduduk miskin bermukim di pulau pulau kecil Indonesia. Sehingga total keseluruhan jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 28,01 juta jiwa atau 10,86 % dari total seluruh penduduk Indonesia. ( Data BPS, Maret 2016).

Salah satu persoalan pelik dan menjadi masalah krusial bagi penentuan jumlah penduduk miskin di Indonesia, adalah penentuan katagore miskin yang sangat terlalu rendah. Badan Pusat Statistik, media Juli 2016, menggunakan katagori secara nasional, bahwa penduduk disebut miskin, jika pendapatannya sama dengan atau lebih kecil dari Rp 354.386 per kapita per bulan.

Suatu tingkat standar perhitungan yang sangat rendah dan sangat tidak manusiawi jika dilihat realitas dan fakta kehidupan riil aktual saat ini. Ini artinya, jika standar kemiskinan dinaikkan lagi dan disesuaikan secara manusiawi ke angka yang lebih besar dari Rp 354.386 penghasilan per kapita per bulan yang dipakai saat ini,maka sudah pasti jumlah orang miskin di Indonesia akan meledak fantastis.

Berdasarkan penentuan garis kemiskinan yang sangat rendah dan tidak realistis itu, pergerakan jumlah penduduk miskin di Indonesia, jika diukur dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut. Maret 2014 jumlah penduduk miskin 28,28 juta jiwa atau 11,25 % dari total penduduk, September 2014 sedikit mengalami penurunan, yaitu 27,73 juta jiwa atau 10,96 % dari total penduduk.

Tetapi pada bulan Maret 2015 jumlahnya meningkat menjadi 28,59 juta jiwa atau 11,22 % dari total jumlah penduduk, yaitu lebih besar dibanding bulan Maret 2014. Sedangkan September 2015 jumlah penduduk miskin adalah 11,13% dari jumlah penduduk Indonesia atau 28,51 juta jiwa. ( BPS, 2015).

Penyebab Kemiskinan

Banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia, disebabkan gagalnya strategi pembangunan ekonomi yang diambil oleh Pemerintah. Meskipun pemerintah disini harus dilihat sudah beberapa kali pergantian pemerintahan sejak Indonesia merdeka.

Diketahui Indonesia merdeka sudah hampir 70 tahun, tetapi rakyatnya yang menderita kemiskinan masih besar, apalagi jika menggunakan standar garis kemiskinan diatas Rp 354.386 per kapita per bulan yang dijadikan patokan selama ini.

Kemiskinan salah satu penyebabnya adalah gagalnya pemerintah dalam melakukan aksi distribusi yang berkeadilan dan manusiawi atas hasil hasil pembangunan nasional yang di peroleh selama ini. Analisis ketimpangan atau ketidakadilan distribusi hasil pembangunan biasanya menggunakan koefisien atau indeks gini.

Jika koefisien gini adalah 0 (nol), maka pemerataan hasil pembangunan dinikmati secara merata dan sama bagi semua penduduk atau terjadi keadilan sempurna. Tetapi sebaliknya jika koefisien gininya 1 (satu), berarti ketimpangan sempurna atau ketidak adilan sempurna atas distribusi hasil hasil pembangunan bagi penduduk suatu negara.

Sehingga koefisien gini berkisar dari 0 sampai 1. Jika indeks atau koefisien gini antara 0,2 sampai 0,35 maka hasil pembangunan secara relatif di distribusikan merata kepada warga negaranya, tapi jika indeks gini antara 0,5 sampai 0,7 terjadi ketimpangan yang tajam dalam distribusi hasil pembangunan kepada rakyatnya.

Pergerakan indeks gini di Indonesia sebelum tahun 2010 antara 0,33 sampai dengan 0,38. Sedangkan tahun 2010 sampai 2013 yang lalu bergerak dari 0,38 sampai 0,41.( Badan Pusat Statistik, 2016). Ini artinya pergerakan ketidakadilan dalam pembagian hasil hasil pembangunan di Indonesia berada dalam katagori lampu kuning atau mengkhawatirkan, sebab indeks gini lebih dari 0,4 adalah indikasi adanya problem serius dalam pemerataan hasil pembangunan bagi rakyatnya, sehingga berdampak kepada semakin melebarnya jurang perbedaan kemakmuran sesama rakyat Indonesia.

Model Pembangunan.

Apabila introspeksi pada tujuan didirikannya sebuah negara pada perspektif universal dan dalam pandangan para philosuf besar seperti: Socrates ( 469 SM - 399 SM), Ariestoteles ( 384 SM - 323 SM), dan juga bagi para pendiri negara atau founding father Indonesia, maka selalu kita temukan ada kaitan absolut antara pendirian suatu negara dengan upaya ; memberikan rasa aman, kesejahteraan, kemakmuran serta kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya, tanpa kecuali.

Atas dasar ini, kita harus benar benar serius mempertanyakan dan kemudian mencari tahu penyebabnya, kenapa sudah 70 tahun Indonesia merdeka dan membangun negaranya, koefisien gini masih tinggi sebagai cerminan ketidakadilan pembagian hasil pembangunan untuk rakyat di negara ini dan sekarang indeks gini justru pada tingkat mengkuatirkan.

Sedangkan jumlah penduduk miskin sangat tinggi dan nyaris tidak ada pergerakan perbaikan jumlah yang signifikan, sekarang ini jumlahnya sekitar hampir 29 juta jiwa. Sebuah angka yang sangat fantastis memilukan; padahal itupun, angka standardisasi kemiskinan yang dipilih masih sangat tidak manusiawi sementara sesungguhnya Indonesia negara kepulauan yang luas dengan sumber daya alam berlimpah dengan tanah yang subur dan jumlah penduduk yang besar, kenapa sulit memakmurkan warga negaranya sendiri.

Sesungguhnya kita wajib sadar untuk mempertanyakan lalu mengkaji ulang dan melakukan reformasi model kebijakan pembangunan yang selama ini berada dijalan yang salah.

Secara teoretis untuk merealisasikan Indonesia yang hebat dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya: (1) tingkatkan dan pembesar produk domestik brutonya atau PDB , (2) ciptakan koefisien gini yang semakin rendah. Tetapi ada apa dengan kebijakan dan model ekonomi Indonesia yang gagal mensejahterakan rakyatnya, padahal Indonesia adalah negeri yang justru kaya dengan sumber daya alamnya dengan penduduk yang jumlahnya besar dan sangat rajin bekerja.

Lalu siapa yang bertanggungjawab atas semua kesalahan ini? (*)