JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Selama dua tahun berkuasa, Presiden Joko Widodo baru bisa bekerja tanpa berpikir. Dan hal itu dinilai akan merusak tatanan negara, karena Indonesia tidak mempunyai arah untuk membangun bangsa ini jauh lebih baik.

Hal itu dikatakan langsung Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang melihat pemerintahan Jokowi-JK belum mengerti arti yang sebenarnya dari revolusi mental itu sendiri.

"Yang agak repot dari pemerintahan Jokowi 2 tahun ini. Dia bekerja saja tanpa berpikir. Kita ga tau pemerintah lagi ngapain. Sebab 1 bangsa tidak bisa direduksi hanya pada 1 infrastruktur," kata Fahri di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (17/10/2016).

Menurut Fahri, untuk mengentaskan persoalan suatu bangsa, maka harus dilihat dari kultur, kebudayaan, seni, konstitusi, dan Undang-Undang mulai tingkat desa, Kabupaten, Kota, dan Provinsi.

Jadi tidak bisa, lanjut Fahri, mengentaskan persoalan hanya bergantung pada menteri yang notabenenya tidak mengerti dengan tiap persoalan didaerah.

"Anda Presiden harus bisa pidato, bicara pada rakyat maunya apa, maunya rakyat kemana. Mau berubah ke arah mana. Perubahan ga hanya terjadi segelintir orang, tapi pada seluruh lapisan kehidupan masyarakat, dan bangsa kita ini begitu besarnya," jelasnya.

Fahri pun membeberkan, kalau banyak warga negara Indonesia yang tinggal didaerah perbatasan tergoda untuk pindah menjadi warga negara lain, lantaran mampu memberikan fasilitas pelayanan dan kesejahteraan yang baik.

"Sampe hari ini kita dengarkan Papua protes dan rasakan tidak adanya kehadiran pemerintah di Papua. Jadi Presiden harus bicara dengan nilai-nilai yang konsisten soal revolusi mental," tegasnya.

"Masa revolusi mental tiba-tiba 2 tahun kemudian Presiden grebek pungli dan kacaunya dia katakan KPK urus yang besar-besar," imbuhnya.

Untuk itu, ia mendesak Presiden Joko Widodo bisa menjadi kepala negara yang mempunya power untuk mengatur dan memerintah sesuai sistem presidensialisme yang sesungguhnya.

"Jangan gunakan kekuaasaan untuk yang kecil-kecil. Anda Presiden, tapi kalo bekerja ga sistematis ini merugikan rakyat, karena anda pakai uang besar dalam bekerja," pungkasnya. (icl)