JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi A DPRD DKI Jakarta bakal memanggil lembaga survei Charta Politika, pekan ini. Pemanggilan tersebut menyusul dugaan lembaga itu tidak independen dalam melakukan survei.
Sebelumnya diberitakan, Charta Politika ditengarai menyebar kuisioner survei yang menggiring responden ke calon petahana Pilkada DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ada enam pertanyaan yang semuanya terkesan memihak petahana.
Pertanyaan-pertanyaan itu diantaranya 'Apakah Jakarta maju karena Ahok?', 'Ahok memang kasar tapi itu untuk kebaikan?' dan 'Semua hal jelek yang dituduhkan kepada Ahok tidak benar?'.
Responden diberi tiga pilihan jawaban yakni, setuju, tidak setuju dan tidak tahu/tidak jawab (TT/TJ).
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif memastikan, pihaknya akan meminta klarifikasi langsung terkait dugaan penggiringan opini publik tersebut.
"Kita panggil untuk dimintai klarifikasinya. Kita akan tanyakan soal independensi Charta Politika, karena survei-surveinya ada aroma memihak calon tertentu serta penggiringan opini," kata Syarif kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Dalam pemanggilan tersebut, menurut Syarif, pihaknya juga akan meminta klarifikasi keabsahan Charta Politika, apakah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri masih berlaku.
Pasalnya, kata Syarif, Charta Politika ternyata belum terdaftar di KPU DKI sebagai lembaga survei resmi. Padahal sesuai Peraturan KPU, setiap lembaga survei wajib mendaftarkan ke KPU.
"Kalau ditemukan pelanggaran, maka Charta Politika harus diproses di komisi etik," ujar Syarif.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya enggan memberikan penjelasan terkait diamankannya seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang kepergok tengah menyebarkan kuisoner survei Charta Politika di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang seluruh pernyataannya cenderung menggiring opini untuk mendukung calon petahana, Ahok.
"Maaf saya nggak mau dikonfirmasi soal itu. Nanti saja saya akan berikan klarifikasi lengkap lewat twitter," kata Yunarto saat dihubungi, Senin (17/10/2016). (plt)
