Opini
Oleh Djoko Edhi S Abdurrahman (Mantan Anggota Komisi III DPR RI) pada hari Kamis, 24 Nov 2016 - 21:11:43 WIB
Bagikan Berita ini :

Lima Kemungkinan Terjadi Pada Demo 212

92SAVE_20160822_125409.jpg
Kolom Bersama Djoko Edhi S Abdurrahman (Sumber foto : Ilustrasi)

Pada Demo 212 Wiro Sableng, apapun bisa terjadi. Sebab jurus yg dimainkan Presiden Jokowi, seperti dikemukakan Menhan Ryamizard Riyacudu, adalah adu domba. Jadi, rakyat yang sedang berbeda pendapat digiring ke sana. Itu fatalisme. Apapun bisa terjadi.

Ada beberapa kemungkinan terjadi. Pertama, keniscayaan bentrok fisik karena memang sengaja digiring ke sana.

Kedua, bom waktu rivalitas TNI versis Polri menjadi variabel determinan merujuk artikel Letjen (Purn) Suryo Prabowo.

Ketiga, perpecahan pada ruling party di tubuh PDIP dan Golkar mencapai puncaknya. Pada PDIP, ditaksir separuh adalah anti Jokowi. Di Golkar kubu Ketua DPR Akom yang sedang diproses diganti oleh Setya Novanto menjadi variabel.

Keempat, pertarungan Amerika versus Cina beroleh lapangan pertandingan yang leluasa. Jokowi jelas berada di wilayah politik OBOR Cina bersama Hoaqiau Indonesia berhadapan dengan poros Freemason Amerika. Di sini posisi Presiden SBY yang selama ia menjadi Presiden berkiblat ke Amerika. Di kabinet, Sri Mulyani adalah duta lembaga keuangan Barat (IMF, ADB, World Bank), terakhir adalah Direktur Pelaksana World Bank, sebelumnya Direktur Pelaksana IMF.

Kelima, ini yang masih samar-samar adalah peran Freemason Asia Al Abradj Al Bait (Pakistan, Saudi, Qatar, Yordan, UEA, Kuwait). Di sini posisi Anies dan Prabowo Subianto.

OBOR Cina, akan terus merangsek karena sudah sangat kuat posisinya sejak Jokowi membuka lebar-lebar pintu Indonesia bagi penguasa Beijing. Yang mampu mengimbanginya hanya Freemason Amerika. Dari bukti-buktinya, Kapolri berada di pihak Ahok. Dengan demikian, berada di pihak OBOR. Sedangkan Panglima TNI jelas berada di pihak pribumi, jelas Freemason. Dalam presentasinya, Panglima menyebut bahaya kuning, tapi tak menyebut soal Amerika, cuma FPDA (pakta pertahanan 5 negara). Dengan demikian, Amerika adalah teman.

Kondisinya jelas sudah membentuk kelompok. Saya kira Panglima TNI cukup baik untuk calon presiden sebagaimana opini yang berkembang di kalangan aktivis dan ormas. Tinggal mainnya seperti apa. Saya anjurkan agar komandan aktivis, melobi militer supaya yang bakal terjadi adalah Pretorian 2. Pretorian 1 adalah ideal. Tak ada seperti itu. Pretorian 3, kita tak kebagian.

Itu saya kemukakan ke Hatta Taliwang yang sore tadi bertandang ke kantor saya LPBH PBNU. Saat ini, Panglima TNI ikut istighosah di PBNU. Rencananya besok Presiden Jokowi dan Kapolri juga bertandang ke PBNU. Dua hari lalu, James Riyadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bertandang ke Rakernas PBNU.

NU kini jadi bahan jualan yang bagus sementara Presiden Jokowi sedang rajin berbelanja politik untuk mempertahankan singgasana kursi kepresidenannya yang tengah goyang-goyang.

Ada baiknya Hariman Siregar dan Bursah Zarnubi segera membuka pintu lobi dengan TNI. Sementara di tubuh kepolisian juga mulai bereaksi, yaitu kelompok 4 angkatan yang dibypass oleh pengangkatan Tito. Jadi, kesablengan apapun bisa terjadi!(*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Opini Lainnya
Opini

"Hati-hati Meliberalisasi Pasal 66" tentang Outsourcing

Oleh Timboel Siregar, , Koordinator Advokasi BPJS Watch
pada hari Senin, 13 Jul 2020
Aktivis Sosial Denny Siregar komplain data pribadinya dibuka ke publik oleh seseorang yang diduga karyawan Telkomsel. Setelah dilapor ke polisi, ternyata yang membocorkan data adalah pekerja ...
Opini

Pajak Pencairan Dana JHT Seharusnya Dihapuskan Juga

Dalam masa pandemi Covid19 ini Pemerintah telah memberikan insentif pajak kepada pekerja yaitu relaksasi fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pembayaran PPh 21 dihapuskan oleh Pemerintah ...