Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Kamis, 01 Des 2016 - 17:14:45 WIB
Bagikan Berita ini :

Politisi Hanura Sarankan Jokowi Temui Umat Islam di 212

65JOKOWIBAWAKERTAS.jpg
Presiden Jokowi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPP Partai Hanura Dossy Iskandar Prasetyo menyerahkan sikap Presiden Joko Widodo yang akan menemui atau tidak masa aksi Bela Islam III pada Jumat besok (2/12).

"Pertama semua tergantung presiden karena sudah urusan personal," ujar Dossy di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Namun demikian, ia menyarankan alangkah baiknya agar Presiden Joko Widodo menemui massa aksi Bela Islam III karena sudah dipastikan demo tersebut akan berlangsung dengan super damai.

"Kalau beliau (Presiden Jokowi) tampil ada baiknya juga, karena sudah ditegaskan bahwa ini kan aksi super damai, dimanaa lebih menonjolkan kegiatan keagamaan meski juga akan menyampaikan tuntutan ekspresi yang hadir di sana," ungkap anggota DPR RI itu.

Sebelumnya, massa aksi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNP FMUI) meminta kepada Kepolisian agar menahan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok karena telah diduga menistakan agama. (icl)

tag: #ahok  #aksi-bela-islam-iii  #islam-menggugat-ahok  #jokowi  #lawan-ahok  #partai-hanura  #penistaan-agama  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Arzeti DPR Sebut Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial: Biasakan Anak Tidur Cepat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 11 Jul 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang menetapkan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB pada tahun ajaran ...
Berita

Ketentuan Pansel DK LPS Tak Selaras dengan UU, Dinilai Berpotensi Timbulkan Masalah Hukum

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 menuai kritik tajam dari berbagai pihak, menyusul ditemukannya ...