JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengusulkan agar kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah ditinjau kembali. Alasannya, untuk mencegah adanya tenaga kerja asing (TKA) ilegal, khususnya asal Cina.

"Saya kira persoalan ini harus dengan tegas juga kerja keras Kementerian Pariwisata dan Kemenaker untuk membentuk satgas pendatang gelap. Hitung semua pendatang gelap dari China yang over stay. dan jika sudah membahayakan tutup jalur bebas visa dari negara tersebut ke Indonesia," tandas ketua DPP NasDem ini saat dihubungi TeropongSenayan, Rabu (14/12/2016).

"Jika sudah membahayakan Hankamnas maka jangan ditoleransi lagi," imbuhnya.

Nantinya, saran dia, Satgas harus dibentuk dengan melibatkan tiga instansi yakni, pihak imigrasi, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Tenaga Kerja.

"Satgas dibentuk bukan cuma untuk pendatang haram asal Cina saja, tapi untuk semua pendatang haram dari seluruh dunia yang over stay tentunya," tegasnya.

Tak hanya itu, kata dia, imigrasi harus meneliti betul semua wisatawan yang masuk dan menginformasikan semua data pendatang yang masuk kepadaKemenaker dan Kementrian Pariwisata.

Sementara, lanjut dia, kemenaker juga harus memberikan informasi berapa TKA yang masuk dan memiliki izin kerja, demikian pula kemenpar harus tahu berapa wisatawan yang Masuk dan berapa yang keluar.

"Tentu satgas ini juga eajib berlaku bagi pekerja China yang terkait dengan investasi, tidak boleh ada pengecualian bagi para pelanggar UU dan regulasi di Negara berdaulat kita," ujarnya.

"Jika ternyata para pendatang haram tersebut sudah membahayakan Hankamnas (pertahanan keamanan nasional) kenapa harus takut menutup bebas visa ? Lebih takut mana bila kemudian terjadi disintegrasi bangsa akibat para pendatang haram ini memicu kriminalitas dan lain-lain," tambahnya.

Ketika ditanya upaya Komisi IX terkait peninjauan kembali kebijakan bebas visa yang digulirkan pemerintah, Irma mengaku akan mengupayakan itu.

"Nanti saya usul bentuk Panja TKA illegal. Bagi yang overstay langsung deportasi," tandasnya.

"Seharusnya dengan adanya kasus-kasus ini mereka ( 3 institusi ) ini jemput bola ! Enggak perlu harus didorong-dorong oleh Komisi 9. Karena itu sudah jadi kewajiban mereka," pungkasnya.(yn)