JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wasekjen DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengaku setuju negara membiayai partai politik dari APBN.

Sebab, sebagian pakar hukum menyatakan salah satu penyebab korupsi adalah tingginya biaya partai politik.

Menurut Daeang, tingginya biaya operasional partai politik untuk biaya konsolidasi dan kampanye, membuat anggota legislatif tergoda dan akhirnya bermain proyek.

"Bila jadi, parpol tidak usah cari sumber-sumber lain, dengan catatan kalau ada kader parpol di parlemen terlibat korupsi terstrukturr, maka parpol dibekukan," kata Dadang kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Hanura ini meminta ada aturan yang tegas agar pengelolaan dana partai politik ini bisa berjalan dengan baik, seperti harus simultan atau serentak dengan sistem pendidikan politik dan pengkaderan parpol.

"Semoga saja bisa terwujud tahun ini. Karena ini kan wacana yang cukup alot diperbincangkan, termasuk dalam pembahasan RUU Pemilu," jelasnya. (icl)