JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Juru bicara (Jubir) Presidium Relawan Anies Baswedan- Sandiaga Uno (Prass), M Syaiful Jihad meminta paslon nomor urut 3 tersebut mewaspadai para pejabat di Pemprov DKI yang bermental kutu loncat.Syaiful menyebut mereka sebagai 'manusia kardus'.

Istilah manusia kardus, kata Syaiful, adalah para pejabat Pemprov DKI yang pada saat Pilkada 2017 lalu berlaku tidak netral. Mereka secara terang-terangan berpihak dan membantu memenangkan Ahok-Djarot. Setelah Ahok kalah langsung lompat pagar merapat ke kubu Anies-Sandi.

"Pasukan manusia kardus ini cukup banyak jumlahnya. Saat ini sudah mulai terlihat gerak-geriknya," ujar Syaiful kepada wartawan di markas pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017).

Syaiful mengungkapkan, diantara beberapa pejabat bermental manusia kardus ini adalah Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi.

"Beberapa hari lalu saat Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan menghadiri kegiatan Isra Miraj di Jakarta Barat yang diprakarsai mantan Sekda Fadjar Panjaitan, Anas Effendi (Wali Kota Jakbar) tiba-tiba nongol. Bahkan tanpa malu-malu, yang bersangkutan malah ikut naik ke atas panggung," kata Syaiful.

Padahal, kata dia, saat Pilkada lalu Anas sangat tidak netral, karena sering hadir dan menyokong kampanye Ahok-Djarot.

"Bahkan keterlibatan Anas (di kampanye Djarot) sempat dilaporkan oleh Tim Advokasi Anies-Sandi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan sempat diproses dan terancam sanksi," kata Syaiful.

Karenanya, Syaiful menyarankan kepada Anies-Sandi untuk mensterilkan pejabat Pemprov DKI dari 'kutu loncat'. Caranya, dengan melakukan mutasi. Sebab, kata dia, bila dibiarkan, bukan tidak mungkin pada masa mendatang apa yang pernah dilakukan oleh mereka kembali terulang.

"Kalau perlu, jangan hanya dimutasi, mereka harus juga diproses hukum dan jika terbukti bersalah harus diberikan sanksi tegas," ketua Syaiful.

Sementara itu, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta, Rico Sinaga mengaku sepakat dengan pandangan Syaiful Jihad.

Menurutnya harus ada sanksi tegas bagi para pejabat yang terbukti tidak netral dalam Pilkada 2017 lalu.

"Kalau betul (tidak netral) saya sepakat dengan Syaiful, bahkan tidak hanya dicopot dari jabatannya tetapi juga harus diproses hukum dan diusut tuntas," katanya. (plt)