JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mujahid menduga, polemik kebijakan sekolah lima hari sepekan atau full day school hanya sarana untuk kepentingan Presiden Joko Widodo semata.

"Isu full day school hanya sebuah sarana untuk memunculkan Jokowi sebagai pahlawan bagi masyarakat, yang menolaknya (kebijakan full day school, red)," kata Sodik saat dihubungi TeropongSenayan, Selasa (20/6/2017).

Namun, Sodik melihat, dengan dibatalkannya kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Mendikbud Nomor 23 tahun 2017 itu membuktikan bahwa ada kelemahan konsep dalam kabinet kerja Jokowi.

"Menunjukkan kelemahan visi dan konsep pemerintahan ini terhadap konsep sekolah sebagai elemen penting pendidikan yang menentikan masa depan bangsa," ucapnya.

Wakil Komisi VIII DPR RI ini mengatakan, sebenarnya soal waktu dan lama belajar full day school hanya soal teknis pembelajaran, dan asalkan bisa mengakomodasi prinsip-prinsip pokok.

"Berorientasi kepada pendidikan akhlak atau karakter. Tidak menafikan atau mengganggu keberadaan sekolah lain terutama sekolah agama. Sesuai dengan perkambangan usia anak," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Keputusan ini diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Usai pertemuan, Ma'ruf yang didampingi Muhadjir mengelar jumpa pers mengumumkan pembatalan tersebut.

"Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu," kata Ma'ruf Amin.(yn)