Berita
Oleh Agus Eko Cahyono pada hari Kamis, 26 Feb 2015 - 21:38:28 WIB
Bagikan Berita ini :

Ketua DPD Minta Pemerintah Tindak Mafia Beras

57Irman Gusman (indra).JPG
Irman Gusman (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia ataupun spekulan yang memanfaatkan situasi kelangkaan beras demi mengeruk keuntungan.

"Sama mafia narkoba saja berani, kenapa pemerintah tak berani menindak para mafia beras," kata Ketua DPD RI Irman Gusman kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Semakin pemerintah tak berani bertindak, kata Irman, maka kelangkaan stok beras makin meresahkan masyarakat. "Jangan biarkan mafia mendapatkan kesempatan," tegasnya.

Lebih jauh Irman minta fungsi dari Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator beras di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Karena (Bulog) yang tahu persis berapa kebutuhan pangan khususnya beras yang dibutuhkan negara. Disini tentunya bekerjasama dengan pemerintah," ungkapnya.

Senator asal Sumatera Barat ini mengaku khawatir lama-lama para mafia beras ini bisa melakukan tekanan politik pada pemerintah.

Anggota DPR Komisi VI Eka Satra sebelumnya mengatakan telah meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk segera melakukan penyelidikan terkait adanya mafia beras yang memainkan harga. "DPR menduga ada permainan harga beras di antara para pedagang, karena itu perlu diselidiki oleh KPPU," terang dia.

Eka mendesak KPPU harus membuat laporan atas investigasi mereka soal penelusuran dugaan peranan mafia di balik kenaikan harga beras ini kepada DPR pasca masa reses berakhir nanti. Komisi VI juga segera menjadwalkan rapat dengan KPPU membahas temuan terkait dugaan kartel tersebut.(yn)

tag: #Harga Beras  #DPD  #Irman Gusman  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...