JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, penggunaan dana haji untuk program infrastruktur rawan penyelewengan.

Pasalnya, kata Fadli, data tahun 2016 dari 211 kasus korupsi, 63 di antaranya berkaitan dengan kasus proyek infrastruktur dengan nilai Rp 486,5 miliar.

"Ini tanda bahwa korupsi di sektor infrastruktur masih sangat masif," kata Fadli kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/7/2017).

Selain itu, lanjut Waketum Partai Gerindra ini, hal tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintah di bidang infrastruktur masih sangat rawan korupsi dan praktek rente.

"Saya sarankan agar pengelolaan dana haji oleh BPKH melalui pertimbangan cermat. Kepercayaan umat yang telah menitipkan dana kepada negara untuk kepentingan haji, harus dipandan sebagai faktor penting yang tak bisa diabaikan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, rencana penggunaan dana haji untuk investasi akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (prudent).

Keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur disampaikan Jokowi usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain sepeti Malaysia.

"Harus kita ingat bahwa ini adalah dana umat, bukan dana pemerintah. Jadi hati-hati dalam penggunaan. Harus prudent, harus hati-hati," kata Jokowi kepada wartawan saat berkunjung ke Lebaran Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta, Minggu (30/7/2017).(yn)