JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Umum PPP M Romahurmuzy (Romy) mengatakan, pemimpin yang baik itu mampu merangkul, bukan memukul. Prinsip inilah yang dipakai oleh Romy untuk merangkul seluruh kader PPP yang berseberangan dengan dirinya.

"Pemimpin yang baik itu pemimpin yang merangkul dan bukan pemimpin yang memukul. Kepemimpinan yang merangkul ini memastikan seluruh kepentingan para aktor yang ada di Parpol bisa di akomodasikan," kata Romy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/8/2017).

Pada dasarnya, kata Romi, tidak mungkin tidak ada akomodasi kepentingan dalam politik sepanjang semua pihak mau duduk bersama.

"Karena selalu ada titik temu dalam perbedaan. Bangsa kita yang terdiri 560 etnis lebih dari 1000 bahasa bisa ditemukan dalam 1 kata, Indonesia. Mengapa kita tidak bisa bertemu dengan seluruh kepentingan-kepentingan politik yang ada, apalagi di PPP kita disatukan oleh perjuangan yang sama yaitu Islam," kata Romy.

Karena itu, masih kata Romi, sepanjang masih beragama Islam dan menyakini perjuangan itu untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam bingkai NKRI mengapa tidak bisa di pertemukan.

"Kalau kemudian tidak mau duduk bersama dan bertemu tentu saja sulit. Duduk saja tidak mau bagaimana mau mempertemukan kepentingan. Karna duduk bersama itu ciri-ciri kebesaran seorang pemimpin," ucapnya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengatakan, kebesaran jiwa seorang pemimpin tidak diukur dengan kemampuannya untuk terus menghindar dari persoalan dan terus mempertahankan tidak maunya memberikan kemanfaatan.

"Karena itulah maka kemudian penting didalam proses pasca konflik ini membuka manajemennya kita lakukan dengan membuka seluas luasnya hati kita untuk membuka seluas luasnya kesempatan untuk duduk bersama-sama didalam organisasi yang merupakan partai yang diwariskan oleh ulama dengan keringat darah dan air mata," katanya.

Menurut Romy hampir tidak ada parpol yang tidak ada konflik. Karena semua partai politik mempertemukan kepentinggan-kepentingan politik satu dengan yang lain tidaklah sama, ketika tidak bisa di menajemen maka jadilah konflik.

"Tetapi Alhamdulillah selama 33 Bulan terhitung dari 14 oktober 2014 kita menjalani konflik dan konflik ini belum pernah terjadi di PPP selama berdiri sejak tahun 1973. Dalam 44 tahun inilah konflik yang paling lama selama 33 bulan, Alhamdulillah sejak bulan Juli tahun 2017 konflik ini berakhir," terangnya.

Kapan berakhirnya, kata Romy, ketika terbit peninjauan kembali (PK) dari MA yang menganulir seluruh status kepengurusan DPP PPP yang dinamakan oleh Djan Faridz berdasarkan keputusan MA berdasarkan keputusan peninjauan kembali pada 12 Juli 2017. Maka secara resmi seluruh pertikaian Yuridis di PPP selesai.

"Kenapa secara Yuridis, karena secara politik PPP di level wilayah, DPC, saatnya melakukan rekonsiliasi di kepengurusan. Teman-teman yang yang belum bergabung kita ajak untuk bergabung," tandasnya. (plt)