JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekjen PPP Arsul Sanimembantah pihak kepolisian tidak netral dalam menangani gerakan #2019GantiPresiden dan gerakan Jokowi dua periode.

Menurutnya, gerakan #2019GantiPresiden dibubarkan karena adanya pertentangan dari masyarakat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan.

Sedangkan deklarasi dukungan kepada Jokowi tidak dibubarkan karena memang tidak pernah ada pertentangan dari masyarakat setempat.

"Ketika hastag itu diartikulasikan dalam sebuah forum yang mengonsentrasikan massa yang sedemikian banyak dan kemudian ada perlawanan dari elemen masyarakat lain. Ketika itu dilakukan maka semua pihak harus tunduk kepada UU nomor 9 tahun 1998 ya tentang kebebasan berpendapat di muka umum disana harus dipenuhi dan disana punya kewenangan kalau sebuah ekspresi menyatakan pendapat di muka umum menimbulkan gangguan tehadap ketertiban umum memang polisi berhak untuk membubarkan," kata Arsul di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Selain itu, anggota Komisi III DPR RI itu juga tidak mempermasalahkan hastag #2019GantiPresiden tetapi ketika gerakan itu ada di forum-forum harus dicermati isi dari pidatonya. Seperti ada unsur ujaran kebencian kepada pemerintah atau kampanye.

"Masalahnya, ada di situ bukan hashtagnya. Ini yang saya kira harus dicermati jadi saya tidak menyalahkan komisioner KPU. Karena kalau sepanjang cuma gulirkan hashtagnya saja enggak masalah, tapi masalahnya baru timbul ketika terjadi setelah ada forum dan forum itu isinya apa," ungkapnya. (Alf)