"Siapkan tandu dan ambulan, siapa tau akhir tahun 2019 pemerintahan sudah babak belur dan sekarat".

Penyebab ambruknya rupiah dari dalam:

Ekonomi Indonesia defisit dalam semua lini.Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), sejak tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2017 keadaan neraca eksternal Indonesia (dihitung berdasarkan kurs Rp 14.000 /USD sebagai berikut:

Terjadi defisit neraca transkasi berjalan secara akumulatif senilai Rp. 727,9 triliun. Jika ditambah defisit Q1 2018 maka defisitmya mencapai Rp.805,5 triliun.

Terjadi defisit perdagangan migas secara akumulatif mencapai Rp.249,5 triliun. Jika ditambah defisit Q1 2018 maka nilai defisit mencapai Rp.282,6 triliun.Terjadi defisit dalam transkasi jasa jasa secara akumulatif mencapai Rp. 330,5 triliun. Jika ditambah defisit Q1 2018 maka nilai defisit mencapai Rp.350,5 triliun.

Terjadi defisit pendapatan primer secara akumulatif mencapai Rp. 1.274,1 triliun. Jika ditambah defisit pada Q1 2018 maka nilai defisit mencapai Rp. 1.384,5 triliun.

Terjadi defisit perdagangan sepanjang tahun 2018 senilai Rp. 40,5 triliun (data Kementerian Perdagangan)dan akan terus berlanjut.

Penyebab dari luar:

Terjadi perang dagang oleh ekonomi utama yakni Amerika Serikat terhadap pesaing utama mereka khususnya China. Selain itu, Ingris telah keluar dari Uni Eropa. Ini berarti rezim perdagangan bebas dan sistem ekonomi politik neoliberal sudah tamat.

Amerika Serikat dibawah Donald Trump mengambil segala langkah di bidang investasi, perdagangan dan keuangan dalam rangka melindungi ekonomi nasional AS.

Amerika Serikat melancarkan perang tarif terhadap China, juga terhadap negara negara lain seperti Korea termasuk terhadap Indonesia.

Amerika Serikat telah melakukan berbagai langkah menarik investasi swasta mereka yang ada di luar negeri agar kembali ke Amerika khususnya investasi mereka di China.

Amerika serikat melancarkan strategi meningkatkan suku bung dalam rangka memperoleh tingkat keseimbangan mata uang bagi kebangkitan ekonomi dan industri AS.

Penyebab politik dari dalam:

Pemerintahan Jokowi kebanyakan diisi oleh para ekonom ultra neoliberal. Mereka sibuk memotong subsidi. Sementara AS dan China terus memperkuat subsidi terhadap ekonomi mereka menghadapi perang dagang.

Para pejabat negara Indonesia ultra neoliberal mengambil kebijakan menaikkan harga energi khsuusnya BBM dan listrik yang berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat. Sementara negara lain berfikir bagaimana membuat energi murah agar industri nasional mereka bisa bersaing.

Para menteri ultra neoliberal membuat jebakan pada pemerintah dengan memasukkan uang panas melalui programtax amnesty. Indonesia menjadi tempat cuci uang dari berbagai kejahatan pajak internasional. Program tax amnesty gagal total memperbaiki penerimaan pajak.

Orang orang yang berpandangan ultra neoliberal dalam kabinet Jokowi terus secara leluasa membawa negara pada ketergantungan barang impor, dan menyandarkan APBN pada utang luar negeri dan pasar keuangan dan menjual BUMN sebagai agunan utang.

Dalam tahun politik kabinet pemerintahan Jokowi mulai sibuk dengan urusan masing masing, partai masing masing. Otomatis program dan proyek strategis nasional akan terabaikan dan rawan korupsi.(*)