JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--PDIP meminta semua pihak tidak memolemikkan rencana pemberian dana kelurahan oleh Presiden Joko Widodo. Proses dialog tentang hal itu sebaiknya tidak dilakukan dengan nyinyir.

“Saya minta dana kelurahan tak perlu dipolemikkan. Harusnya semua menghargai, karena merupakan salah satu wujud konkritisasi penguatan daerah dalam pemerataan pembangunan daerah,” tegas Anggota Komisi III DPR FPDIP Arteria Dahlan di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Menurut Arteria, jangankan kelurahan di daerah, di Jakarta saja masih banyak yang memerlukan perhatian serius. Dia menilai, dana kelurahan diperuntukkan bagi rakyat sehingga, yang beruntung masyarakat.

“Makanya tak perlu dianalisa terlalu panjang. Dialognya tak usah dibangun dengan terus nyinyir. Logikanya sederhana, dana langsung masuk rekening kas kelurahan,” ujarnya.

Dengan demikian, kata Arteria, dana itu untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

”Seandainya berhasil, rakyat tahunya lurahnya yang hebat atau Walikotanya yang hebat. Sehingga rakyat tidak tahu karena presidennya yang hebat. Lalu, kenapa kok dikaitkan ke Pilpres, Pak Jokowi?” tanya Arteria.

Sementara itu, lanjut dia, Walikotanya saja belum tentu sesama dari partai pengusung Jokowi.

“Memang tahun politik, mestinya adu gagasan dan program. Bukan membangun prasangka, yang jauh dari nalar dan logika,” jelasnya.

Apalagi, tambah dia, dana kelurahan sudah lama diprogramkan oleh Asosiasi Walikota Se-Indonesia, karena minimnya biaya operasional daerah untuk melakukan pelayanan masyarakat.

“Komisi II DPR dulu ikut memperjuangkan, dan Alhamdulillah disambut oleh pemerintah, Kemendagri, dan tahun 2019 akan direalisasikan secara kontan. Jadi, harusnya diapresiasi, didukung untuk kemajuan daerah,” pungkas Arteria. (plt)