Opini

Pilpres 2019: Hoax-hoax Resmi Berbayar di Media Massa

Oleh Hersubeno Arief (Wartawan senior dan pemerhati publik) pada hari Jumat, 26 Apr 2019 - 17:45:07 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1556275507.jpg

Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

Hoax alias kabar bohong tidak hanya ditemukan di media sosial. Bila mau sedikit cermat, hoax juga berseliweran di media massa mainstream.

Hoax jenis ini jauh lebih berbahaya. Diproduksi secara terencana, melibatkan lembaga resmi, memerlukan dana besar, dan yang paling parah adalah dampaknya.

Kabar bohong di media massa semacam ini cenderung lebih dipercaya publik. Dianggap lebih kredibel karena muncul di media resmi. Hanya kalangan praktisi media, atau mereka yang terlibat dalam “bisnis” ini yang memahaminya.

Contoh paling baru adalah berita tentang ucapan selamat dari 21 kepala negara/pemerintahan karena Jokowi telah memenangkan Pilpres 2019.
Beritanya dimuat di laman detik.com .

Pada hari Kamis (18 /4) pukul 16:47 WIB detik.com memuat berita dengan judul : Sudah 21 Kepala Negara Ucap Selamat ke Jokowi, Erdogan Juga akan Telepon.

Dalam berita itu dikutip seakan Jokowi sudah mendapat ucapan selamat atas kemenangannya. Wartawan detik.com bahkan melaporkan mereka menyaksikan dan mendengar sendiri ketika Jokowi menerima telefon dari PM Singapura Lee Hsien Loong.

“Dari obrolan tersebut, terdengar pembahasan hasil hitung cepat lembaga survei. ”Yes, ninety nine percent yes PM Lee,” kata Jokowi soal akurasi hitung cepat lembaga survei,” tulis detik.com.

Untungnya detik.com masih mencoba “jujur,” dengan menautkan video ketika Jokowi menerima telefon dari Lee. Pembaca langsung bisa membandingkan antara isi berita dengan fakta sesungguhnya.

Sepanjang percakapan Jokowi hanya menyampaikan kata-kata yang pendek. Thank you PM Lee. Thank you PM Lee. Disambung dengan kata-kata “ ya..ya.”

Satu-satunya kalimat yang cukup panjang diucapkan Jokowi —setelah tampak berpikir sejenak— “I will decide tomorrow”. Tidak ada ucapan selamat kepada Jokowi. Yang ada ucapan selamat kepada bangsa Indonesia karena berhasil melaksanakan pemilu damai.

Berita semacam itu di kalangan media disebut sebagai native ads. Konten berbayar yang dikemas seolah berita. Ada pesan khusus yang ingin disampaikan si pemasang berita.

Prabowo tak perlu lagi melakukan perlawanan. Dunia internasional sudah mengakui kemenangan Jokowi. Info lain yang penting gak penting, ternyata Presiden Jokowi jago juga berbahasa Inggris.

Berita itu seolah hasil laporan wartawan media yang bersangkutan. Padahal kontennya, bahkan biasanya berita utuhnya sudah dibuat oleh si pemasang native ads. Tinggal muat saja dengan tarif tertentu.

Native ads biasanya mainannya tim marketing. Tapi ada juga beberapa wartawan, bahkan petinggi media yang menjadi perantaranya.

Ada juga berita pesanan yang langsung ke wartawan dan redakturnya.
Namanya secara resmi belum ada. Di kalangan wartawan disebut dengan berita “jale.” Sebuah kata dari bahasa Minang yang berarti “jelas,” ada 86-nya.

Berita model begini banyak tersebar di media massa mainstream. Sebelumnya yang banyak digunakan model advertorial, atau ada juga yang menyebutnya pariwara.

Berbeda dengan native ads, advertorial relatif lebih jujur. Dikemas persis seperti berita, namun di bagian atas atau di bawah berita ditulis keterangan advertorial, atau cukup dengan kode adv.

Salah satu contoh berita advetorial yang cukup menarik perhatian adalah saat Setya Novanto —ketika masih menjadi ketua DPR— menunaikan salat dhuha di ruang tunggu bandara Halim.

Berita yang dimuat di Jawa Pos News Network (JPNN) itu dikemas sangat menarik. Mengangkat sisi kesalehan personal Novanto. Dalam kondisi sangat sibuk pun tetap menuaikan salat sunah.

Pesan dari berita itu kira-kira, kalau salat sunah saja ditunaikan, bagaimana dengan salat fardunya.

Namun ketika dicermati ternyata berita itu berkode adv. alias advertorial. Jadi itu konten berbayar. Bukan berita yang dibuat oleh wartawan Jawa Pos.

Silakan buka link aslinya :https://www.jpnn.com/news/sebelum-terbang-setya-novanto-salat-duha-di-bandara-halim

Memelintir dan menggoreng berita

Tidak semua berita yang bersifat native ads masuk kategori hoax kelas berat seperti berita Jokowi menerima ucapan selamat.

Ada juga yang sering disebut sebagai berita yang diplintir dan digoreng, atau diplintir sekaligus digoreng. Kalau perlu sampai gosong. Modusnya bermacam-macam. Namun dampaknya tetap saja sama.

Salah satu contoh berita yang depelintir dan sekaligus digoreng adalah pernyataan Sandi yang menilai Pilpres 2019 sudah jujur dan adil. Target berita ini jelas untuk mengadu Sandi dan Prabowo. Sebab Prabowo selalu menyuarakan narasi pilpres curang.

Yang cukup mengagetkan berita itu masih muncul di laman tribun.com Jumat, 26 April 2019 07:17 WIB.

http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/04/26/prabowo-bilang-pemilu-curang-sandiaga-uno-nilai-pemilu-jujur-dan-adil.

Padahal sehari sebelumnya Sandi sudah membanta berita tersebut. “Sekarang ada penggiringan (berita) kemarin, tadi malam, bahwa Sandi sudah meyakini pemilu jujur adil. Saya belum… karena menurut saya yang memberikan laporan adalah kalian semua yang hadir di lapangan apakah pemilu ini jujur dan adil,” ucap di Insomniak Coffe And Lounge, Jalan Tarumanegara, Cireundeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (25/4/2019) sebagaimana dikutip detik.com.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menjadi korban pemelintiran berita. Rabu (24/4) Zulhas bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Sejumlah media membuat framing seolah PAN sudah membelot ke kubu Jokowi meninggalkan Prabowo. Spekulasi itu semakin kuat karena ada pernyataan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan. PAN, kata Bara, mempertimbangkan dukungan kepada Jokowi.

Laman liputan6.com edisi Kamis 25 Apr 2019, 14:05 WIB menurunkan berita : https://www.liputan6.com/news/read/3950077/jokowi-dan-zulkifli-hasan-bertemu-pan-kami-pertimbangkan-dukungan

Berita itu dilengkapi dengan foto Jokowi dan Zulhas sedang makan siang. Keduanya nampak mengenakan batik.

Bagi yang membaca berita ini infonya sangat lengkap. Ada berita dan ada fotonya. Jelas ada sesuatu yang serius bila sampai Zulhas makan siang bersama Jokowi di Istana.

Seorang pemilik lembaga survei yang sering membuat meme, menggoreng berita ini sampai hangus-ngus. “Babak akhir Pilprers: Kalah tau mau mengakui, maa kawanpun akan ditinggal” cuitnya sambil melampirkan berita yang di kutip dari CNN:

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190425174938-32-389667/pan-buka-kemungkinan-keluar-dari-koalisi-prabowo-sandi

CNN melengkapi beritanya dengan foto sejumlah petinggi PAN, termasuk Bara Hasibuan sedang mengadakan jumpa pers. Jadi siapa yang tidak percaya bahwa benar PAN akan meninggalkan Prabowo.

Bagaimana faktanya? Zulhas datang ke istana dalam kapasitas sebagai Ketua MPR menghadiri pelantikan Gubernur Maluku terpilih. Benar bahwa Zulhas sempat bertemu dan berbicara dengan Jokowi.

Tidak ada makan siang hanya berdua dengan Jokowi. Coba perhatikan pakaian yang digunakan oleh keduanya. Zulhas hari itu hadir dalam acara resmi, sehingga dia mengenakan pakaian sipil lengkap, jas dengan dasi. Bukan batik seperti dalam foto yang ditampilkan liputan6.com.

Sementara posisi Bara Hasibuan? Benar dia salah satu wakil ketua umum. Namun dia tidak bisa dilihat dalam kapasitas mewakili PAN secara resmi. Wartawan yang lama bertugas di desk politik pasti tahu bahwa Bara adalah outsider. Posisinya tidak diperhitungkan. Tidak layak kutip.

Wakil Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo secara tegas pernah meminta Bara melepas baju PAN karena selalu membela dan mendukung Jokowi.

Goreng menggoreng, plintir memelintir berita, menjadi fenomena yang memprihatinkan dalam industri media di Indonesia. Teori tembok api fire wall yang membatasi independensi media dari kepentingan politik, apalagi bisnis, tampaknya sudah lama menghilang.

Benar tidak semua insan media sudah kehilangan idealisme. Ada yang mencoba tetap menjunjung tinggi independensi. Tapi mereka kalah dan harus tunduk kepada kepentingan manajemen dan pemilik.

Ada pemilik yang mencoba bersikap independen, tapi harus tunduk dan bertekuk lutut karena dihadapkan kepada realitas, agar tetap eksis media membutuhkan pemasukan besar dari iklan.

Ada pemilik yang mencoba bersikap independen, tapi harus tunduk dan bertekuk lutut karena tekanan penguasa. Jika tetap melawan, bisnisnya dipersulit dan kasus hukum atau pajaknya dibongkar.

Seorang redaktur di sebuah media online mengatakan operasi media itu dilakukan oleh TKN Jokowi-Ma’ruf. Komandannya seorang sekjen partai. Operatornya ketua salah satu partai berbasis Islam. “Tapi tolong jangan sebut infonya dari saya ya mas,” ujarnya sambil berbisik.

Sebagai bukti dia menunjukkan WA berupa instruksi dari petinggi TKN agar berita kecurangan pilpres dan deklarasi masyarakat menolak pemilu curang, tidak lagi diberitakan.

Sang redaktur juga membuka email media tempatnya bekerja. Dia menunjukkan berita-berita yang harus dimuat, berupa berita positif untuk paslon 01 dan berita negatif tentang paslon 02. Semuanya dalam bentuk berita yang sudah jadi. Tinggal tayang.

Mereka inilah yang sering mengorder berita mana yang boleh dimuat, tidak boleh dimuat, di black out diplintir, digoreng, atau diplintir sekaligus digoreng sampai gosong.

Syeedaaaaap! (*)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #pilpres-2019  #pemilu-2019  #dewan-pers  

Bagikan Berita ini :